"Iya, karena pemulung adalah komponen masyarakat yang berhak untuk dilindungi," kata Bupati Sigi Mohamad Irwan, di Sigi, Kamis.
Dalam upaya memberikan perlindungan sosial, Pemkab Sigi menggandeng BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana pemberian jaminan sosial.
"Pemulung adalah pekerja informal yang berhak diberikan perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," kata Mohamad Irwan.
Upaya ini mulai direalisasikan oleh Pemkab Sigi bersama BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah, dengan mengakomodir para pemulung dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Mohamad Irwan mengatakan bahwa perlindungan sosial kepada pemulung, merupakan salah satu tindak lanjut dari program inovasi pemerintah setempat yaitu Sigi Masagena.
Sigi Masagena merupakan program pro-rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah berorientasi pada aspek peningkatan ekonomi, perlindungan sosial, dan kesehatan.
"Sigi Masagena yang merupakan gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi kerakyatan yang mencakup pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial," kata Mohamad Irwan.
Ia menerangkan, tujuan utama dari program Sigi Masagena adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah dalam hal memperoleh akses kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan pemberdayaan ekonomi.
Oleh karena itu, Bupati berharap sinergi antara Pemkab Sigi dengan BPJS Ketenagakerjaan benar - benar memberikan manfaat kepada masyarakat menengah ke bawah di Sigi.
BPJS Ketenakerjaan saat ini memperluas jangkauan sasaran kepesertaan meliputi pemulung dan sebagainya. Komponen yang menjadi sasaran BPJS Ketenagakerjaan adalah mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima upah.
