ISNU bantu Pemprov-Sulteng bangun masyarakat moderat

Palu (ANTARA) - Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan berupaya membantu pemerintah setempat membangun masyarakat yang moderat dari aspek pemikiran dan perilaku.

Ketua PW ISNU Sulawesi Tengah Kiai Haji Sahran Raden, di Palu, Senin, mengemukakan pembangunan masyarakat yang moderat, penting dilakukan dan digencarkan, seiring dengan adanya tantangan maraknya penyebaran faham intoleransi dan radikalisme.

"ISNU sebagai organisasi Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk membantu pemerintah melawan radikalisme dan terorisme," kata Sahran yang juga sebagai Akademisi UIN Datokarama.

Menurut Sahran, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil mengubah gaya hidup masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi tersebut, menjadi satu tantangan bersama dalam upaya menangkal penyebaran faham garis keras.

Oleh karena itu, kata dia, ISNU berupaya keras menangkal faham garis keras (ekstrem kanan dan kiri), dengan menguatkan pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama dan kebangsaan.

Salah satu upaya itu, ialah ISNU menggelar madrasah kader. Dalam kegiatan ini tidak hanya sekedar militansi lebih dari sekedar militan, namun dibalik itu mempunyai komitmen moral, dan dasar-dasar kemampuan praktis untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar.

"ISNU dituntut oleh kadernya selalu bersikap profesional, progresif dengan cara menghidupkan dinamika intelektual, berevolusi dan peka terhadap perubahan sosial, baik ekonomi maupun politik," ujarnya.

Madrasah Kader ISNU diikuti sebanyak 32 orang sarjana lulusan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali dengan materi mengenai, NU pemberdayaan SDM dan ekonomi, relasi dan respons NU terhadap ideologi, memperkuat strategi dakwah digital, arah, cita-cita dan strategi perjuangan ISNU.

Pada pelatihan yang dipandu langsung oleh instruktur nasional Pengurus Pusat ISNU, peserta juga diberi materi tentang relasi dan respons NU terhadap negara.