Jakarta (ANTARA) - Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai likuidasi atau pembubaran perusahaan BUMN di masa depan kemungkinan akan dilakukan sesuai kebutuhan yang ada.
Menurut Toto, pemerintah menargetkan hanya ada sekitar 40-45 BUMN hingga tahun 2024. Hingga saat ini, sebagian BUMN telah berubah status menjadi anak BUMN karena restrukturisasi seperti pembentukan holding BUMN, proses merger dan lainnya.
“Sehingga sebetulnya jumlah BUMN sudah berkurang. Jadi apakah masih akan ada BUMN yang dilikuidasi? Menurut saya tergantung kebutuhan di masa depan. Mungkin Indonesia akan punya lebih sedikit BUMN di masa depan, namun lebih kompetitif dan berdaya saing,” katanya di Jakarta, Rabu.
Toto menilai posisi ideal BUMN adalah perusahaan dengan produk atau jasa yang kompetitif dan dibutuhkan publik, sekaligus sehat secara finansial.
Sebaliknya, BUMN dengan produk dan jasa yang tidak kompetitif dan tingkat kesehatan finansial yang buruk tentu akan membebani negara.
BUMN yang memiliki kinerja keuangan buruk akan diserahkan kepada holding Danareksa atau PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk ditangani dan dilakukan restrukturisasi.
"Apa yang dikerjakan PPA saat ini adalah memperbaiki kinerja BUMN sakit tersebut. Apabila sudah berubah menuju kinerja yang lebih baik, maka opsinya tinggal apakah BUMN tersebut akan di divestasi atau dipertahankan," katanya.
Toto menyebut pilihan divestasi bisa diambil jika produk atau jasa BUMN tersebut dianggap sudah tidak strategis atau sudah terlalu banyak substitusinya,
"Mungkin dalam situasi ini opsi divestasi (dijual) bisa saja dilakukan untuk BUMN tersebut," tutur Toto.
Diketahui, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebut Kementerian BUMN akan kembali melakukan pemangkasan terhadap perusahaan BUMN yang tidak menunjukkan perbaikan keuangan.
"Kalau tidak bisa diperbaiki dan transform, kita akan tambah penutupan lagi," ujar Tiko ditemui usai menghadiri perayaan 2 Tahun ID FOOD di Jakarta, Senin (8/1).
Tiko menjelaskan Kementerian akan melakukan pengawasan selama sembilan bulan ke depan. Menurut Tiko, bila ditemukan perusahaan yang tidak juga membaik secara keuangan dan tidak bisa bertransformasi, maka penutupan akan dilakukan.
Kendati tidak menyebut secara gamblang, ia mengungkapkan ada 14 BUMN yang tengah dikaji oleh PPA.
Pada Desember 2023, Kementerian BUMN telah melakukan pembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN.
Ketujuh BUMN yang dibubarkan tersebut antara lain Merpati, Istaka Karya, PT Kertas Leces, Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Iglas), Industri Sandang Nusantara, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.
Berita Terkait
Jamaah Islamiyah di Babel mendeklarasikan bubar
Senin, 12 Agustus 2024 16:18 Wib
Ribuan warga Israel tuntut pembubaran pemerintah dan pemilu segera
Minggu, 28 Januari 2024 14:20 Wib
Pascabubar parlemen, Polisi Kerajaan Malaysia kerahkan 94.411 aparat hadapi pemilu
Selasa, 11 Oktober 2022 8:01 Wib
Kapolres: Pembubaran kegiatan takbir keliling secara humanis
Minggu, 1 Mei 2022 23:50 Wib
Warung angkringan di Badung dibubarkan karena langgar prokes
Senin, 14 Februari 2022 19:31 Wib
Polda Sulteng sebut pembubaran unjuk rasa di Parimo sudah sesuai SOP
Senin, 14 Februari 2022 19:26 Wib
Presiden Jokowi bubarkan 10 lembaga negara non-kementerian
Minggu, 29 November 2020 15:16 Wib
Menpan-RB: Pemerintah siapkan perpres pembubaran lembaga tahap kedua
Selasa, 11 Agustus 2020 15:02 Wib