Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan ada pihak yang menyembunyikan data pertanahan hingga menyebabkan penyelesaian sengketa agraria tidak bisa dilakukan secara menyeluruh.
"Kehutanan, misalnya, saya punya pengalaman dalam sidang yang membicarakan ini. Informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sana ketika dibuat daftar tidak ada di dalam daftar, sementara ada masyarakat yang punya data," kata Mahfud dalam Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu.
Mahfud menambahkan pihak tersebut baru memberikan datanya saat ditanya dan berdalih bahwa informasi agraria tersebut bersifat rahasia. Dia menegaskan bahwa data soal perampasan tanah rakyat bukan data rahasia, sehingga harus terbuka untuk publik.
"Setelah diselidiki, apa yang terjadi? Di dalam analisis, itu permainannya buruk, sehingga selalu disembunyikan. Kalau orang tahu, dikeluarkan satu-satu, tidak ada penyelesaian yang menyeluruh," jelasnya.
Dia pun menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi penting apabila perkara agraria ingin diselesaikan secara tuntas dari hulu ke hilir.
"Oleh sebab itu, ini menjadi penting bagi kita, keterbukaan-keterbukaan informasi tentang data-data kalau kita mau menyelesaikan data itu menjadi basis untuk penyelesaian," ujar Mahfud.
KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Setelah debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada 7 Januari 2024; KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga cawapres.
Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
