Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai Indonesia bisa menggunakan diplomasi militer untuk meredam konflik yang memanas antar-enam negara Asia di Laut China Selatan.
"Diplomasi militer atau pertahanan menjadi hal yang efektif. Ini Menjadi salah satu tugas dari Kementerian Pertahanan, terutama TNI bagaimana bisa menggandeng mitra-mitranya di kawasan untuk mengurangi kesalahpahaman," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Khairul melanjutkan, diplomasi itu harus dilakukan guna meningkatkan kerjasama dan kepercayaan antara Indonesia dengan negara yang sedang bersengketa di Laut China Selatan.
Dia pun mencontohkan beberapa pendekatan militer yang bisa dilakukan seperti latihan bersama antara kekuatan militer se-ASEAN.
Selain itu, Kementerian Pertahanan melalui TNI juga bisa menggelar latihan bersama evakuasi bencana hingga simulasi misi penyelamatan dari aksi kriminal di laut.
"Intinya kerjasama yang menitikberatkan kepada aspek aspek non-perang supaya tidak terjadi kompetisi kekuatan perangnya," kata Khairul.
Dengan meningkatnya komunikasi dan kerjasama antar kekuatan militer, dia yakin konflik akan mereda dan tidak akan mengancam kedaulatan Indonesia.
"Masing-masing bisa lebih memungkinkan untuk berkomunikasi dengan baik sehingga upaya untuk bisa membangun komunikasi yang meningkatkan kepercayaan itu ini bisa dijalankan," kata dia.
Sebelumnya, kawasan Laut China Selatan berada di sisi Utara kawasan laut Indonesia. Kawasan Laut China Selatan diketahui sebagai jalur maritim tersibuk karena banyak aktivitas perekonomian terjadi di sana seperti keluar masuk kapal kargo hingga kegiatan nelayan.
Kawasan laut itu juga dinilai memiliki kekayaan sumbar daya alam yang tinggi sehingga tidak heran menjadi perebutan beberapa negara.
Lokasi Laut China Selatan tersebut diketahui dikelilingi oleh beberapa negara diantaranya China, Taiwan, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam dan Malaysia.
Keenam negara ini lah yang menjadi pihak yang memperebutkan wilayah hak atas teritorial wilayah Laut China Selatan tersebut.
