"Kami mengapresiasi Pemerintah Desa (Pemdes) Toro dan Lembaga Adat Ngata Toro yang selama ini telah menjaga harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terjalin silaturahmi antara pemerintah daerah (pemda), lembaga adat, dan masyarakat sekitar," kata Wakil Bupati (Wabup) Sigi Samuel Yansen Pongi di Sigi, Jumat.
Dia mengemukakan pentingnya koordinasi antara pemdes, masyarakat, dan Lembaga Adat Ngata Toro sehingga pemerintah setempat menjadi penengah dalam suatu permasalahan pada masing-masing wilayah.
"Kehadiran pemerintah kabupaten (pemkab) di Desa Toro merupakan wujud dari hadirnya pemerintah di tengah masyarakat untuk menyelesaikan dan tindak lanjut terkait aduan masyarakat dan Lembaga Adat Ngata Toro terkait beberapa masalah sosial yang ada di wilayah Desa Toro," ucapnya.
Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang berusaha melalui beberapa program yang sedang berjalan guna membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sigi.
"Harapannya harmonisasi antara pemda, lembaga adat, dan masyarakat, dapat terus berjalan baik sehingga seluruh kegiatan pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Wabup Sigi.
Pemkab Sigi membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus penjualan lahan hutan adat di Desa Toro, Kecamatan Kulawi. Temuan dari tim khusus, ada warga setempat yang tidak bertanggung jawab menjual lahan hutan adat kepada warga negara asing.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sigi menyebutkan luas Desa Toro mencapai 22,95 hektare dengan keseluruhan wilayah itu didominasi daerah pegunungan. Sebanyak delapan sungai mengaliri air dan melewati desa tersebut yakni Sungai Sopa, Kadundu, Mewe, Bola, Pono, Biro, Alumiu, dan Pangemoa.
