Jakarta (ANTARA) - Badan pemeriksa keuangan atau Supreme Audit Institutions (SAI) negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia) menggelar pertemuan perdana di Seoul, Korea Selatan, selama 7-9 Mei 2024.
Pertemuan SAI negara MIKTA diikuti oleh Indonesia, yang diwakili Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Korea, Turki, dan Australia dalam rangka membahas Role of MIKTA SAIs Meeting and Way Forward, SAI Preparedness for Future Risks, serta Direction and Challenges of SAI's Innovation.
"Platform tersebut akan menjadi fondasi untuk memberikan peran yang jelas dan kontribusi SAI negara anggota MIKTA kepada komunitas MIKTA dan komunitas terkait lainnya," jelas Wakil Ketua BPK Hendra Susanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Pertemuan MIKTA SAIs dinilai bermanfaat bagi peningkatan kapasitas BPK, khususnya pada kesiapan menghadapi risiko masa depan dan pengembangan inovasi, serta penguatan dukungan maupun kerja sama internasional.
Forum konsultatif MIKTA SAIs menghadirkan para ahli bidang peran MIKTA SAIs dalam rangka membahas tantangan global.
Para ahli tersebut adalah Professor Hyunjin Choi dari Kyunghaee University yang membahas Artificial Intelligence (AI), Head of AI2XL Research Institute and Director of Responsible AI Center Soonmin Bae, hingga Professor Taeyong Jung dari Yonsei University yang memaparkan perubahan iklim (climate change).
Hasil pembahasan MIKTA SAIs ini akan dibawa pada pertemuan pimpinan SAI negara-negara MIKTA dalam kegiatan berikutnya, di antaranya saat pertemuan pimpinan SAIs negara-negara G20, yaitu SAI20 Summit pada 15-18 Juni 2024 di Brasil.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Board of Audit and Inspection (BAI) Korea Jaehae Choe mengapresiasi dukungan terhadap inisiatif pembentukan MIKTA SAIs.
Dia mengharapkan pertemuan ini dapat mempererat solidaritas di antara SAI anggota MIKTA, terutama dalam menghadapi isu global.
Forum kerja sama MIKTA pertama kali digagas dalam pertemuan informal Menteri Luar Negeri G20 di Los Cabos, Meksiko, pada Februari 2012.
Pada 2013, MIKTA resmi berdiri setelah berlangsung pertemuan pertama MIKTA Foreign Ministers' Meeting di sela sesi ke-68 Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai forum middle power, keberadaan MIKTA diharapkan berperan sebagai pembuat konsensus dan jembatan penghubung antara negara-negara berkembang dan maju.
