Menteri ATR beri kepastian hukum lahan bagi investor global

Bali (ANTARA) - Menteri Agraria dan dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kementeriannya memberikan kepastian hukum atas lahan kepada investor global dari negara manapun seperti pengusaha Amerika Serikat Elon Musk.

"Jadi kembali prinsip dasarnya kita senang kalau ada, jangankan Elon Musk tokoh yang dikenal dan investor berpengaruh di dunia sebagai seorang entrepeneur tapi juga seorang intelektual dan visioner yg punya jangkauan begitu luas, siapapun mau dari negara manapun yang ingin menanamkan modalnya melalui investasi di Indonesia tentu kita terima dengan baik. Kita ingin memberikan kepastian hukum, termasuk terkait dengan lahannya," ujar AHY di sela-sela World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali pada Senin.

Dalam memberikan kepastian atas lahan kepada investor, lanjutnya, Kementerian ATR/BPN berkomitmen terus membenahi administrasi serta perizinan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

"Ini yang seringkali dipertanyakan dan juga kalau ada yang tidak baik, menjadi komplain. Mengapa berbelit-belit, mengapa tidak jelas, kita tidak ingin itu terjadi, dan kita harus terus membenahi administrasi, termasuk perizinan dan sebagainya sehingga yang penting semuanya bisa memenuhi segala standar sesuai dengan UU kita dan aturan yang berlaku," katanya.

Dengan demikian, kalau hal itu memang hadir termasuk contohnya dalam kepentingan telekomunikasi, maka Indonesia juga harus mendapatkan keuntungan yang baik.

"Indonesia tidak boleh hanya mendapatkan atau menjadi tempat saja, tetapi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, kembali untuk pertumbuhan ekonomi dan rakyat kita sendiri. Jadi inilah yang menjadi komitmen dan semangat dari Kementerian ATR/BPN," kata AHY.

AHY berada di Bali saat mengikuti World Water Forum ke-10 yang juga dihadiri Elon Musk dimana Musk juga memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Selain Elon Musk, tercatat para pemimpin dunia yang akan hadir di WWF ke-10, di antaranya Perdana Menteri (PM) Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden Sri Langka Ranil Wickremesinghe, Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere, Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof, dan Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso, Presiden World Water Council (WWC) Loïc Fauchon, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dennis Francis, mantan Presiden Hungaria Janos Ader, utusan khusus Prancis Barbara Pompili, dan utusan khusus Belanda Meike van Ginneken.