"Sosialisasi bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan nasional yang fokus pada perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM dalam aktivitas bisnis," kata Kakanwil Kemenkumham Sulteng Hermansyah Siregar di Palu, Jumat.
Ia mengatakan hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 mengenai Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).
Selain itu, kata dia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021, pemerintah menegaskan komitmennya dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM untuk kelompok sasaran seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas masyarakat adat.
Stranas BHAM merupakan arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, pemda, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
"Stranas BHAM diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih terpadu, terfokus, berdampak dan terukur mengenai bisnis dan HAM yang tentunya didukung dengan eratnya koordinasi antar semua pihak,” katanya.
Karena itu, Siregar berharap Stranas BHAM di Sulteng dapat berjalan dengan lancar, berkontribusi besar dalam pencegahan, dan mengantisipasi potensi dampak kegiatan bisnis terhadap HAM serta memberikan pemulihan yang efektif terhadap korban yang terdampak.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Adiman mengapresiasi jalinan kerja sama yang baik antara pihaknya bersama Kemenkumham Sulteng.
"Dengan adanya kegiatan ini, menjadi bukti nyata kita dalam membangun daerah bersama, melalui pemajuan HAM yang menyeluruh dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan komitmen menguatkan pelaksanaan tugas dan fungsi bersama menjadi prioritas pemerintah daerah Sulteng.
Kegiatan ini turut dihadiri Asosiasi Pengusaha Tambang Provinsi Sulawesi Tengah, serta berbagai perwakilan dari pelaku usaha di daerah ini.
