Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengatakan ibu kota Sulawesi Tengah (Sulteng) itu mendapat kuota 70 orang untuk bekerja di Jepang lewat Program Pekerja Berketerampilan Spesifikasi (PBS) atau Specified Skilled Workers (SSW) tahap III tahun 2024.
"Program ini sudah berjalan sejak tahun 2021 dan proses kontrak kerja oleh perusahaan pemberi kerja baru dimulai pada tahun 2022," kata Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Setyo Susanto di Palu, Kamis.
Ia menjelaskan Program PBS merupakan salah satu langkah konkret Pemkot Palu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tentunya, kata dia. untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) lewat Program PBS wajib memiliki keterampilan dan keahlian sesuai bidang kerja masing-masing, baik dari aspek teknis pekerjaan, bahasa, dan budaya kerja negara tujuan.
Menurut data Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, jumlah PMI yang telah bekerja di Jepang sejak 2022 hingga April 2024 sekitar 176 orang dari Program BPS maupun magang.
"Saat ini masih ada sekitar 30 orang sedang mengikuti proses pelatihan teknis untuk menunggu pemberangkatan ke negara tujuan," ujarnya.
Ia memaparkan Program PBS merupakan bentuk kerja sama Pemkot Palu dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Perekrutan gelombang III tahun ini Program PBS berlangsung selama 13 hari, khusus pendaftaran dimulai pada 19-31 Agustus 2024.
"Syarat yang harus dipenuhi calon PMI yakni penguasaan bahasa dan budaya Jepang sebab hal ini sangat krusial. Kemudian ada pula seleksi kompetensi sesuai bidang pekerjaan masing-masing, kurang lebih terdapat 14 item pekerjaan dan 143 sub-item pilihan kerja," tutur Setyo.
Ia menambahkan model pembiayaan bagi peserta Program BPS dilakukan dengan dua skema yakni khusus pelatihan selama tiga bulan dibiayai oleh Pemkot Palu dengan nilai Rp7 juta per orang, dan biaya pemberangkatan dan kebutuhan hidup ditanggulangi secara mandiri oleh pekerja.
"Secara tidak langsung program ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebab upah mereka terima jauh lebih tinggi dengan upah dalam negeri," ucapnya.
