Langkah kolaborasi dinilai keputusan tepat untuk peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan.
"Saya sudah 30 tahun mengamati pendidikan di Sulteng. Jadi kalau ada yang mau mengkolaborasikan peningkatan pendidikan di Sulteng dengan pemerintah pusat saya apresiasi. Karena ini bisa menyelesaikan persoalan pendidikan utama di Sulteng, yakni pemerataan," kata Asep saat dihubungi di Palu, Selasa.
Asep mengatakan kesenjangan mutu pendidikan dan infrastruktur di kota dan kabupaten di Sulteng merupakan hal yang paling krusial dan belum diatasi dengan baik. Selain itu, Asep juga menekankan soal aspek kualitas sumber daya manusia yang masih terjadi kesenjangan antara Kota dan Kabupaten di Sulteng.
"Jadi kolaborasi pemerintah pusat dan daerah penting untuk atasi dua masalah krusial itu. Ubah road map pendidikan Sulteng yang sesuai dengan konteks kebutuhannya," katanya.
Asep juga menyebutkan beberapa klaster pendidikan yang perlu diperhatikan di Sulteng yakni Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong, Poso, hingga Morowali.
Menurut dia, klaster itu menentukan kebutuhan pendidikan yang berbeda. Salah satu contohnya yakni di daerah yang butuh pendidikan vokasi dan industri di Morowali.
Ia juga menilai perhatian terhadap pendidikan vokasi yang kerap digaungkan AKA perlu diseriusi.
"Selama ini perhatian pada pendidikan vokasi kurang. Wilayah dengan sumber daya alam seperti klaster Morowali harusnya ada treatment yang berbeda. Kita masih lihat di Morowali itu banyak tenaga impor. Padahal bisa diberdayakan tenaga lokal untuk level middle-nya kalau pendidikan vokasi atau politekniknya bagus di Sulteng," kata Asep.
Selain itu, mantan pengurus PGRI Provinsi Sulteng ini juga berpesan agar kolaborasi pusat dan daerah bisa membenahi masalah pendanaan yang bisa memutus masalah rata-rata lama sekolah (RLS) di Sulteng yang hanya 8,5 tahun.
"Kolaborasi pusat daerah saya kira bisa untuk memberikan semuanya gratis dan beasiswa agar anak di Sulteng semangat selesaikan sekolah sampai ke level tinggi. Saya ingat dulu banyak temui anak di Morowali Utara yang dijemput gurunya ke laut karena sang anak lebih milih bantu orang tua jadi nelayan. Kalau masalah pendanaan beres, orang tua juga senang bantu anaknya selesaikan sekolah," kata akademisi yang kini mengajar di UPI Bandung itu.
Sebelumnya, calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Abdul Karim Aljufri (AKA) menyakini kolaborasi kebijakan makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo Subianto dengan program perlengkapan sekolah gratis yang diusung dirinya dan cagub Ahmad Ali, akan memajukan kualitas mutu pendidikan Sulteng.
“Sekolah gratis 12 tahun sudah berjalan, lalu Pak Prabowo datang dengan program makan bergizi gratis dan kami siapkan perlengkapan sekolah gratis, ini satu kesatuan yang ideal menuju terciptanya mutu pendidikan yang berkualitas di Sulteng,” ujar AKA yang juga Koordinator Regional Gerindra Sulawesi itu.
AKA mengatakan, persoalan kebutuhan perlengkapan sekolah seperti baju, sepatu, buku, alat tulis, tas sekolah dan lainnya bukan hal yang bisa dipandang sebelah mata. Banyak orang tua yang mengaku kesulitan memenuhi hal itu sehingga anak mereka akhirnya tidak pergi ke sekolah. Begitu juga psikis anak yang tidak percaya diri ketika dalam keadaan tidak memiliki perlengkapan harus pergi ke sekolah.
“Sekolahnya sudah gratis, tapi tidak punya perlengkapan sekolah, itu membuat orangtua dan anak rendah diri sehingga memutuskan tidak sekolah. Ini fakta di lapangan, sebagai pemimpin, kami harus intervensi, kami ingin semua anak-anak Sulteng hanya fokus belajar, tidak mikir baju beli bagaimana, tas dari mana, buku minta siapa, tidak lagi,” tegas AKA.
Dia meyakini program makan bergizi gratis dan perlengkapan sekolah gratis adalah beberapa faktor penting dalam investasi jangka panjang di dunia pendidikan untuk menghasilkan generasi muda Sulawesi Tengah yang berkualitas dan penuh percaya diri menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
"Kan kita berharap dengan makan bergizi anak anak semakin semangat untuk sekolah. Tapi kalau seragam tidak punya buku, sepatu juga tidak, ya repot, Makanya disiapkan perlengkapannya, biar semakin semangat sekolah," ujarnya.
AKA juga menegaskan akan mengembangkan pendidikan vokasi untuk mempersiapkan keahlian dan keterampilan anak muda Sulteng di bidangnya. Ia mencontohkan perlunya membuka program kompetensi sesuai permintaan pasar misalnya Morowoli, Palu dan Morowali yang berbasis perusahaan nikel dan emas. Sementara untuk vokasi peternakan dan pertanian bisa di Parigi Moutong dan Banggai.
"Pembangunan politeknis sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan Vokasi. Vokasi juga bisa di masukan dalam kurikulum sesuai kebutuhan industri yang ada di Sulteng, kami juga akan memaksimalkan kerja sama sekolah vokasi dengan swasta dan BUMN, jadi anak muda Sulteng sudah siap kerja dan mampu bersaing secara global setelah lulus," ujar AKA.
AKA mengatakan persoalan putus sekolah atau tidak tercapai target Rata-rata lama Sekolah (RLS) terjadi karena faktor kemiskinan warga. Meski sekolah gratis 12 tahun sudah berjalan sejak jaman SBY, kasus putus sekolah cukup tinggi. Lebih lanjut, peraih juara dunia pencak silat ini membeberkan data terakhir bahwa anak usia 16-18 yang tidak sekolah di Sulteng sebanyak 29.064 orang. Sementara anak usia kuliah 19-24 tahun yang belum kuliah sebanyak 208.930 orang.
"Kami akan memberikan beasiswa daerah bagi 29.064 pelajar SMA/SMK dan 208.930 usia kuliah, serta melakukan retrieval anak putus sekolah dan menyekolahkan kembali. Kami pastikan akan ada beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan S2 atau sampai S3 ke Universitas Negeri, karena kunci peningkatan mutu pendidikan juga ada pada tenaga pengajar, " tegas AKA.
AKA menambahkan kegagalan target rata rata lama sekolah (RLS) bisa terjadi juga karena anak-anak bekerja atau membantu orang tua dan melakukan pernikahan dini karena faktor ekonomi.
Karena itu, Ahmad Ali- AKA memiliki program peningkatan perekonomian masyarakat seperti 10 ribu wirausaha, pengembangan 30rb HA pertambakan rakyat, pengembangan UMKM, penyediaan modal, pendampingan usaha dan lainnya. Persoalan lain adalah sulitnya akses perjalanan menuju sekolah.
Kendala akses ini bukan hanya milik anak, tetapi pemerintah, kepala sekolah bahkan guru yang ingin meningkatkan pendidikan didaerah. Karena itu, AKA ingin memastikan perbaikan akses jalan, sarana dan prasarana, dari dan menuju sekolah itu layak dan memadai.
Beberapa hal yang pasti Ahmad Ali dan AKA lakukan dan merupakan kewenangan provinsi adalah penuntasan blankspot area (686 Desa), bantuan pemasangan sambungan Listrik bagi 35.000 Rumah Tangga Tidak Berlistrik, Memfasilitasi penyediaan sarana Listrik di wilayah 3T, Percepatan, Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Pengairan.
Kemudian percepatan, peningkatan konektivitas darat dan perairan antar wilayah kabupaten serta Padat Karya Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Provinsi.
“Ada orang ingin sekolah, ada guru ingin mengajar, tapi aksesnya sulit, listrik tidak ada, jaringan telekomunikasi tidak punya. Belum belajar atau mengajar, sudah menyerah duluan. Itu tidak boleh terjadi lagi, Ahmad Ali dan saya akan pastikan itu,” tutup AKA
