Kinerja APBN Sulteng hingga Oktober 2024 tumbuh positif

id Kanwil DJPb,APBN Sulteng ,Kinerja APBN ,Sulawesi Tengah

Kinerja APBN Sulteng hingga Oktober 2024 tumbuh positif

Kepala Kanwil DJPb Sulteng Yuni Wibawa menyampaikan kinerja APBN Regional Sulteng Tahun 2024 pada konferensi pers di Palu, Sulteng, Kamis (28/11/2024). ANTARA/Nur Amalia Amir

Palu, Sulteng (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat kinerja anggaran pendapatan belanja negara (APBN) hingga Oktober 2024 terus menunjukkan pertumbuhan positif.

"Kinerja APBN menunjukkan pertumbuhan positif secara keseluruhan, terutama untuk penerimaan negara hingga Oktober sebesar Rp10,64 triliun atau tumbuh 24,16 persen dari tahun 2023," kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Yuni Wibawa pada konferensi pers di Palu, Sulteng, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa realisasi sebesar Rp10,64 triliun itu berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut dia, pendapatan pajak dalam negeri dan PNBP mencatatkan pertumbuhan positif untuk realisasi sampai dengan 31 Oktober 2024.

Penerimaan pajak Sulawesi Tengah sampai pada Oktober mencapai sebesar Rp8,23 triliun atau tumbuh sebesar 34,57 persen dibandingkan pada tahun 2023.

Kontribusi terbesar pada penerimaan pajak terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar Rp4,4 triliun atau 51,01 persen, disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp1,2 triliun atau 14,66 persen.

Kemudian, untuk penerimaan PNBP sampai Oktober mencapai Rp881,5 miliar dengan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,7 persen dan telah melampaui target 2024.

Dari sisi belanja negara, kata dia, juga memiliki capaian realisasi di tingkat yang sama sebesar Rp21,72 triliun atau 79,72 persen dari pagu anggaran Rp27,3 triliun.

Ia juga menjelaskan bahwa APBN hadir dalam pembangunan 11 aspek utama di Sulawesi Tengah, yakni pelayanan umum, ekonomi, ketertiban dan keamanan, serta pendidikan.

Selanjutnya, aspek perumahan dan fasilitas umum, pertahanan, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan, agama, perlindungan sosial dan pariwisata.

Sementara itu, pelayanan umum menjadi titik fokus pemerintah pusat dengan realisasi hingga akhir Oktober mencapai Rp16,29 triliun.

"Kita semua memiliki peranan penting sebagai kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di Sulawesi Tengah," katanya.