DPRD-Sigi dorong pemda jalankan program pembangunan di daerah itu

id Kabupaten Sigi ,Sulawesi Tengah ,Dprd Sigi,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,Ketua DPRD SIGI

DPRD-Sigi dorong pemda jalankan program pembangunan di daerah itu

Arsip foto - Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Minhar Tjeho saat memimpin rapat paripurna penyerahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada pemerintah daerah, beberapa waktu lalu di Kantor DPRD Sigi, Desa Bora Kecamatan Sigi Kota. (ANTARA/Moh Salam)

Sigi, Sulteng (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mendorong pemerintah daerah agar tetap menjalankan semua program pembangunan dan pekerjaan umum di wilayah itu, di tengah kebijakan efisiensi.

"Pemerintah daerah harus tetap prioritaskan pembangunan dan pekerjaan umum di Kabupaten Sigi walaupun saat ini ada efisiensi anggaran," kata Ketua DPRD Sigi Minhar Tjeho di Bora, Sulteng, Minggu.

Ia menuturkan ke depan komunikasi dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah harus sejalan dalam menyusun kebijakan pembangunan di Sigi.

"Tentunya dibutuhkan sinergi semua pihak, sehingga dengan adanya efisiensi anggaran dapat menjadi tantangan untuk dihadapi bersama-sama, termasuk kepedulian hak-hak dasar pelayanan kepada masyarakat setempat," ucapnya.

Ia mengemukakan pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sigi bisa segera menyusun dan memprioritaskan program yang paling mendesak dalam setiap pergeseran anggaran.

"Ke depan pemerintah daerah harus memastikan program prioritas khususnya pembangunan tetap berjalan," sebutnya.

Minhar menyebutkan pihaknya sudah memberikan catatan kepada pemerintah daerah sehingga menjadi bahan pertimbangan pemda Sigi dalam menentukan skala prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Harus ada skala prioritas agar pemerintah daerah bersama DPRD Sigi dapat bekerja lebih optimal di masa mendatang, " ujarnya.

Sebelumnya masing-masing komisi di DPRD Sigi mengusulkan program kegiatan berdasarkan hasil reses anggota legislatif di daerah itu.

Usulan itu sudah dimasukkan pada sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) perencanaan.

Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, keamanan dan kesejahteraan rakyat pada perangkat daerah memberikan sebanyak 334 usulan.

Kemudian Komisi II yang membidangi keuangan dan ekonomi memberikan sebanyak 433 usulan dan Komisi III yang membidangi pembangunan dan pekerjaan umum sebanyak 331 usulan.