Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan di daerah ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata," kata dia pada rapat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Palu, Rabu.
Ia menekankan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 harus fokus pada penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar-wilayah.
Untuk itu, ia meminta seluruh kepala OPD memahami dengan baik substansi RPJMD dalam implementasi visi "Sulteng Nambaso" melalui sembilan program unggulan yang dikenal sebagai Sembilan Berani.
Ia meminta Bappeda Provinsi Sulteng melakukan asesmen kebutuhan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan data, lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya apa yang mereka butuhkan. Itu solusi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Anwar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk itu, ia mengatakan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buol dengan memboyong seluruh kepala dinas provinsi pada 27 Mei mendatang guna berdialog langsung dengan bupati dan OPD setempat.
"Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani. Kita akan duduk tiga hari, bicara fokus. Dari situ, kita buat kesepakatan pembangunan sampai 2030," ujarnya.
Ia juga mencontohkan salah satu pendekatan sederhana yang bisa dilakukan, namun berdampak dalam sektor pertanian, yakni menyiapkan benih dan alat.
Kedua hal tersebut sebagai paling penting sehingga pihaknya merencanakan untuk membangun 13 penangkaran benih di 13 kabupaten/kota dan menyiapkan brigade pertanian untuk membantu mekanisasi.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjaga etika dan penghormatan terhadap lembaga legislatif, terutama menjelang penyampaian draf RPJMD di DPRD.
