Palu (ANTARA) - Seribuan mahasiswa dari sejumlah kampus dan aliansi ojek daring di Kota Palu melakukan aksi unjuk rasa dengan sopan di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin.
Aksi itu dimulai pukul 11.50 WITA dan berakhir pukul pukul 15.30 WITA. Di depan Gedung DPRD Sulteng, massa aksi menyuarakan tuntutan dan aspirasi mereka, khususnya tindakan represif aparat kepolisian kepada demonstran di Jakarta beberapa waktu lalu.
Mereka ditemui Ketua DPRD Sulteng M. Arus Abdul Karim, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, mantan Gubernur Sulteng Rusdi Mastura, dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid.
Selain itu, hadir pula Komandan Korem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, Wakil Kapolda Sulteng Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma dan Kapolres Palu Kombes Pol. Deny Abrahams.
Massa aksi lalu masuk halaman Gedung DPRD Sulteng untuk menggelar diskusi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.
Mereka bergantian menyampaikan aspirasi, yang dilanjutkan pemaparan program pemerintah daerah kepada para demonstran. Unjuk rasa diakhiri dengan foto bersama hingga letusan kembang api ke udara.
"Sejak semalam, aksi unjuk rasa diarahkan untuk berlangsung damai, jangan sampai ada tindakan anarkis," kata salah seorang pendemo.
Ia mengatakan berbagai pertimbangan untuk mengarahkan unjuk rasa damai dan tidak anarkis seperti daerah lain di Indonesia, salah satunya Kota Palu menjadi daerah yang baru pulih pascabencana.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan pendemo, di antaranya sahkan RUU Perampasan Aset, kawal pengusutan kasus pengendara ojek daring Affan Kurniawan, menuntut kepolisian dan DPR bertanggung jawab atas meninggalnya Affan Kurniawan.
Selain itu, isu daerah yang disuarakan adalah evaluasi pajak UMKM 10 persen di Kota Palu, batalkan kenaikan gaji pegawai, evaluasi program BERANI Cerdas Pemprov Sulteng, dan evaluasi seluruh tambang di Sulteng.
