Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulteng hingga Oktober 2025 mencapai Rp16,92 triliun atau 65,82 persen dari target.
“Pendapatan daerah hingga 31 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp16,92 triliun atau 65,82 persen dari target. Sementara belanja daerah telah terealisasi Rp15,34 triliun atau sekitar 57,44 persen dari pagu, dengan posisi surplus Rp1,98 triliun,” kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Teddy Suhartadi Permadi dalam keterangannya di Palu, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan terbesar APBD Sulteng masih berasal dari Transfer ke Daerah (TKD), namun pendapatan asli daerah (PAD) juga tumbuh positif didorong oleh inovasi pemungutan pajak, digitalisasi layanan publik, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Hingga Oktober 2025, Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp14,48 triliun atau 81,12 persen dari pagu.
Lebih lanjut, kata dia lagi, belanja daerah juga menunjukkan tren positif, terutama belanja modal yang meningkat pada triwulan III sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan revitalisasi fasilitas layanan publik.
“Kondisi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi melalui belanja produktif,” ujarnya.
Kanwil DJPb juga mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulteng hingga 31 Oktober 2025 sebesar Rp6,11 triliun atau 81,05 persen dari target, sedangkan belanja negara tercatat Rp19,32 triliun atau 75,20 persen dari pagu, dengan defisit yang masih terkendali di level Rp13,21 triliun.
Menurut dia, secara keseluruhan, kinerja ekonomi dan fiskal Sulteng hingga awal triwulan IV tahun 2025 menunjukkan arah yang positif.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi tercatat tetap kuat, inflasi berada dalam level terkendali, serta pengelolaan fiskal daerah semakin berkualitas dan efisien.
“APBN dan APBD berfungsi optimal sebagai instrumen stabilisasi dan pemerataan ekonomi, menopang daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah,” ujarnya lagi.
Dia menambahkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Sulteng tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan, mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh ketahanan fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi global.
