Palu (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mempercepat proses digitalisasi di pemerintahan, khususnya sektor pelayanan publik.
“Tidak boleh lagi manual. Pelayanan ke masyarakat harus digital. Kalau perlu, masyarakat tidak perlu bertemu kita, semua urusan bisa selesai secara digital,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid saat melantik 389 pejabat administrator lingkup Pemprov Sulteng di Palu, Kamis.
Dia menekankan akan bersikap tegas kepada para pejabat dan organisasi perangkat daerah (OPD), apabila target digitalisasi tidak tercapai. Dia juga meminta seluruh jajaran bekerja aktif dan saling mendukung, untuk menyukseskan program yang diberi target tiga bulan ke depan.
Selain digitalisasi, gubernur juga mengingatkan terkait pembenahan data. Menurut dia, perencanaan pembangunan daerah selama ini, kerap tidak akurat karena data yang digunakan tidak valid dan tidak mutakhir.
“Kita masih memakai data tahun 2010 untuk merencanakan tahun 2025. Ini tidak boleh terjadi lagi. Pekerjaan nomor satu kita sekarang adalah melengkapi dan memperbarui data,” katanya menegaskan.
Gubernur juga berjanji akan menerapkan merit system berbasis prestasi. Kata dia, komitmen itu mengacu pada sistem penilaian kinerja yang objektif, adil, dan berbasis prestasi.
“Saya butuh orang yang bekerja, bukan orang yang pandai bermanuver. Tidak perlu pendekatan ke mana-mana, yang saya butuhkan adalah inovasi dan prestasi,” katanya.
Gubernur secara terbuka mendorong seluruh pejabat, mulai dari kepala bidang, kepala seksi, hingga jabatan fungsional, untuk melahirkan inovasi. Ia bahkan menjanjikan dukungan anggaran dan promosi jabatan bagi pejabat yang mampu menghadirkan inovasi yang berdampak nyata.
“Kalau inovasinya masuk akal dan bermanfaat, saya siapkan anggarannya dan saya promosikan dalam tiga bulan. Ini janji saya,” katanya.
