BKKBN: Kampung KB jangan hanya acara seremonial saja

id BKKBN, Kampung KB

BKKBN: Kampung KB jangan hanya acara seremonial saja

Anggota Komisi IX DPR RI dr Verna Inkiriwang (belakang tengah) bersama anak-anak dan Kader KB Desa Lengkeka, Napu, usai sosialisai Integrasi Kampung KB, Selasa (5/12). (Antaranews.com/Humas BKKBN)

Program Kampung KB adalah prioritas utama Presiden Jokowi
Palu (Antaranews.com) - Kepala seksi Advokasi dan KIE BKKBN Pronvinsi Sulawesi Tengah Aprianto mengatakan bahwa Kampung KB jangan hanya sampai pada acara seremonial pencanangan saja tetapi terus dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan warga secara menyeluruh.

Apranto mengemukakan hal itu dalam sosialisasi Integrasi Kampung KB di Desa Lengkeka, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, Selasa (5/12).

Acara yang diikuti ratusan warga desa ini juga dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI dr Verna Gladys Merry Inkiwiriang, Kepala Desa Lengkeka Alfon Gerry Telao, SE dan Kabid Data dan Kelembagaan Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Poso Nuraisha, SE,M.Si yang semuanya menjadi narasumber.

Berbicara mengenai Kampung KB, kata Aprianto, pikiran masyarakat langsung beroorientasi pada alat kontrasepsi, padahal Kampung KB memiliki spektrum yang sangat luas yang muaranya adalah menciptakan keluara yang kuat dan sejahtera.

Menurut dia, Kampung KB adalah dari rakyat dan untuk rakyat di kampung itu sendiri. Kampung yang menjadi prioritas pemerintah mulai dari Presiden Jokowi yang  tercantum dalam Nawacita smapai ke pemerintah tingkat kabupaten/kota.

Kampung, katanya, menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Karena itu diharapkan dinas-dinas terkait dengan program Kampung KB harus sudah punya acuan dalam melaksanakan program.

Kenapa dinamakan Kampung KB, karena tingkat kesertaan KB masih kurang, keluarganya masih banyak yang miskin sehingga pPerangkat-perangkat desa harus bekerja sama dengan baik. 

Pada kesempatan itu, anggota Komisi IX DPR RI dr Verna Inkiriwang membawakan materi dengan thema '
Tujuan Kampung KB,  Penguatan 8 Fungsi keluarga dan lintas sektor.

Sementara itu Kabid Data dan Kelembagaan Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Poso Nuraisha menegaskan bahwa Kampung KB bukan milik pemerintah tetapi milik seluruh masyarakat desa sehingga pelaksaan programnya membutuhkn peran serta masyarakat itu sendiri yang bersinergi dengan pemerintah lewat instansi-instansi lintas sektor.

Nuraisha juga menekankan pentingnya rumah data untuk menyukseskan program Integrasi Kampung KB. (Humas BKKBN)