Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan lnklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2019 bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh di atas nasional.
"Indeks literasi dan inklusi keuangan nasional 2019 berturut-turut sebesar 38 persen dan 76,2 persen sedangkan Provinsi Sulteng tumbuh sebesar 39 persen dan 84,5 persen. Meningkat daripada tahun 2016 yang berturut turut sebesar 22,55 persen dan 65,09 persen,"kata Kepala OJK Sulteng Gamal Abdul Kahar di Kota Palu, Senin.
Pencapaian tersebut, lanjutnya, tidak lepas dari hasil kerjasama lintas pemangku kepentingan, termasuk pelaku Industri Jasa Keuangan (IJK) yang telah bekerja sekitar tiga tahun terakhir.
Ia menerangkan survei dilakukan menggunakan metode multi-stage stratified random sampling dengan pemetaan IJK mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian dan IJK lainnya. Di Sulteng survey dilakukan di Kota Palu, Kabupaten Banggai dan Donggala.
"Surveyor menggunakan parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku responden untuk mengukur Indeks literasi keuangan. Sedangkan untuk mengukur Indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage) meliputi penggunakan produk atau jasa pada saru tahun terakhir,"jelasnya.
Baca juga: OJK berkomitmen wujudkan IJK yang kontributif bagi perekonomian Sulteng
Gamal menambahkan pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan Sulteng 2019 yang di atas rata-rata nasional tersebut juga merupakan hasil dari kampanye literasi dan inklusi keuangan yang masif dan terstruktur melalui program-program unggulan.
"Antara lain Laku Pandai (branchless banking), Asuransi mikro, Asuransi Pertanian, Yuk Nabung Saham, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultra Mikro (UMi), Mekaar, Financial Technology (Fintech) dan lain sebagainya,"tambahnya.
Ia memastikan OJK Sulteng dan para pelaku IJK akan terus meningkatkan peran dalam rangka mewujudkan IJK yang kontributif dan inklusif terhadap peningkatan ekonomi daerah melalui fungsi intermediasi dan fasilitasi penciptaan sumber-sumber ekonomi kerakyatan yang baru untuk mendukung upaya pemerataan kesejahteraan di Sulteng.***
