Palu (ANTARA) - Penanganan penyebaran virus corona (COVID-19) di Kota Palu menyedot anggaran belanja daerah tahun 2020 hingga mencapai Rp38,4 miliar, yang merupakan hasil refocusing anggaran dari setiap organisasi perangkat daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palu Arfan di Palu, Kamis sore, mengatakan realisasi belanja dari anggaran tersebut sudah hampir mencapai 100 persen, kecuali beberapa di antaranya yang belum dibelanjakan karena menunggu hasil laporan.
"Seperti gaji dokter dan para medis baru dibayarkan satu bulan dari alokasi anggaran tiga bulan," katanya.
Dia mengatakan alokasi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja sarana dan prasarana medis di rumah sakit, Puskesmas, pos kesehatan, honor tenaga medis dan para medis, serta belanja operasional.
Anggaran tersebut, kata dia, dibelanjakan oleh 21 organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah kota yang diperoleh dari refocusing anggaran setiap organisasi perangkat daerah.
Dinas Kesehatan misalnya, mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,6 miliar, antara lain digunakan untuk mengadakan sarana prasarana medis pos lapangan, puskesmas, obat-obatan, sumber daya manusia kesehatan pos lapangan seperti dokter, asisten dokter, perawat, analis, sampai sopir ambulance.
"Belanja paling besar itu pengadaan alat pelindung diri (APB)," kata Arfan.
Membengkaknya anggaran juga karena Pemerintah Kota Palu menyediakan pondok perawatan bagi orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, penampungan para medis, dan antisipasi pondok perawatan bagi pasien dalam pengawasan.
"Ini semua dilakukan pemerintah Kota Palu agar masyarakatnya dipastikan aman dari virus. Pak Wali Kota ingin, agar warga warga masyarakatnya terselamatkan dari serangan COVID-19," katanya.
Selain Dinas Kesehatan, anggaran besar juga digelontorkan untuk RSUD Anutapura Palu yang mencapai Rp5,5 miliar.
"Karena kita biayai sampai pada penggali makam," katanya.
Anggaran yang besar juga diposkan untuk Dinas Sosial sebesar Rp10,9 miliar antara lain untuk belanja bantuan logistik keluarga korban COVID-19, dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat seperti beras, gula pasir dan ikan kaleng.
"Pemerintah Kota Palu tidak ingin keluarga korban itu jadi susah karena ada keluarganya yang masuk dalam status positif, PDP maupun ODP, maka pemerintah membantu kebutuhan logistiknya selama dalam perawatan atau dalam pengawasan," katanya.
Dinas lainnya yang ikut membelanjakan sarana penunjang adalah Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp825 juta seperti pengadaan tenda dan kursi, penyediaan sarana air bersih, dan alat-alat penyemprotan desinfektan.
Pos lainnya juga ikut dibelanjakan adalah bidang keamanan yang mendampingi para petugas medis dan para medis khususnya di pos-pos pintu masuk dan keluar Kota Palu.
Penanganan COVID-19 di Kota Palu sedot APBD Rp38,4 miliar
Salah seorang petugas Kelurahan Lolu Selatan, Kota Palu, membagikan rekening dana stimulan rumah rusak akibat gempa dengan mendatangi setiap rumah warga yang berhak menerima. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan warga yang berpotensi menjadi penyebaran COVID-19 di kota itu. (HO-Sahdin)
