Jakarta (antarasulteng.com) - Dewan Pers berharap pemilik media tidak dimanfaatkan medianya untuk mengarahkan opini masyarakat demi ambisi kepentingan politik.
"Bagi media dimana pemiliknya mau nyapres, jangan paksa medianya untuk ikut mengkampanyekan kepentingan dirinya," kata Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo, di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, redaksi pemberitaan media itu harus netral dan bebas dari kepentingan tertentu serta bebas dari kepentingan bisnis. "News room itu harus netral," katanya.
Menurut dia, berita yang diliput wartawan selama ini cenderung hanya menyuarakan kaum elit dan para tokoh terkemuka saja. Pihaknya mengimbau wartawan mau memberitakan kelompok-kelompok marjinal yang selama ini suaranya tidak terdengar, terlebih menjelang Pemilu 2014.
"Tanyakan apa harapan mereka, kroscek kembali kepada elit partai bagaimana memenuhi kebutuhan kelompok marjinal itu," katanya.
Hal ini penting karena rakyat bukanlah objek Pemilu, melainkan subyek. Ini berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu masa lalu menempatkan rakyat sebagai objek dan elit partai sebagai subyek.
Stanley juga mengimbau para wartawan untuk berhati-hati dalam membuat dan menyiarkan berita yang rawan isu SARA. Bila pihaknya menemukan itu Dewan Pers tidak segan-segan memberikan sanksi.
"Prinsipnya akan beri teguran dulu, kalau teguran diabaikan, maka kami akan keluarkan surat pernyataan dan rekomendasi untuk digunakan sebagai laporan ke polisi," katanya.***
