Morowali (ANTARA) - PT IMIP membantah terlibat dalam permainan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Managemen IMIP menegaskan pentingnya netralitas perusahaan yang ada di dalam Kawasan Industri IMIP dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan serentak pada 27 November 2024.
Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan meyakini bahwa independensi dan keadilan merupakan hal yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sehingga isu soal keterlibatan PT IMIP dalam politik Pilkada dipastikan tidak benar atau hoaks.
"Adanya isu atau pemberitaan yang menyebutkan PT IMIP tidak netral dalam kontestasi Pilkada di Morowali, karena ikut mendukung salah satu pasangan calon kami pastikan 100 persen keliru. PT IMIP sangat mendukung atas penyelenggaraan Pilkada secara serentak pada 27 November 2024, namun bukan mendukung salah satu pasangan calon. Bahkan PT IMIP memberikan hari libur pada 27 November 2024 bagi karyawan dengan sistem kerja biasa (steady-day) dan pengaturan jam kerja khusus bagi karyawan yang bekerja dengan sistem shift," jelas Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan, Rabu.
Dalam mendukung pesta demokrasi pilkada serentak 2024, PT IMIP sendiri telah mengeluarkan SK Direksi Nomor:025/SK-DIR/MWL/XI/2024 tentang pengaturan jam kerja pada hari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
PT IMIP memberikan hari libur pada 27 November 2024 bagi karyawan dengan sistem kerja biasa (steady-day). Sementara karyawan dengan sistem shift tetap bekerja dengan penyesuaian jadwal untuk memastikan operasional berjalan lancar, sekaligus memberi kesempatan bagi karyawan ber-KTP Kabupaten Morowali untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada.
Bahkan salah satu bentuk netralitas, manajamen PT IMIP melarang adanya kampanye politik para cabup di dalam kawasan PT IMIP. Bahkan, setiap kendaraan yang terpasang sticker atau banner salah Cabup dilarang masuk kawasan IMIP kecuali sticker atau banner tersebut dilepas.
"Kami juga menolak dibangunnya TPS dan aktifitas pemungutan suara di dalam kawasan PT IMIP, yang jelasnya, kami mendukung pelaksanaan Pilkada tapi kami menolak terlibat dalam praktek politik praktis atau dukung mendukung kontestan Pilkada," tegasnya.
