Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Sulawesi Tengah menyerukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di provinsi itu ramah HAM guna menjamin pesta demokrasi terselenggara dengan baik.
"Salah satu aspek HAM sangat relevan dalam konteks pilkada yakni setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat memiliki hak politik bisa ikut berpartisipasi di dalam pilkada, baik sebagai pemilih atau calon kepala daerah yang akan dipilih," kata Ketua Komnas HAM Sulteng Dedi Askary di Palu, Jumat, menanggapi penyelenggaraan pilkada serentak.
Ia mengemukakan, HAM dalam konteks pilkada tentu tidak hanya sebatas hak pilih ketika memberikan suara untuk memilih pemimpin atau hak dipilih menjadi pemimpin daerah.
Pada konteks yang lebih luas menyangkut isu-isu lainnya seperti tidak ada diskriminasi politik kepada kelompok tertentu, tidak ada ujaran kebencian berbasis ras, etnis, dan agama, serta penghentian penyebaran hoaks yang meresahkan masyarakat.
"Relasi sosial bentuk berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik," ujarnya.
KPU sebagai penyelenggara teknis dimandatkan oleh negara wajib menjalankan peraturan selurus-lurusnya.
Begitupun bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu/pilkada menegakkan aturan secara adil, bila ada pihak-pihak melanggar aturan harus mendapat sanksi tegas.
"KPU juga harus jaminan ketersediaan akses yang mudah bagi kelompok disabilitas, ketika memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara (tps)," ucap Dedi.
Kata dia, sebagai lembaga independen, Komnas HAM juga memiliki tanggung jawab menyukseskan pilkada di provinsi tersebut melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, guna mewujudkan pemilihan ramah HAM.
"Dibutuhkan peran semua pihak menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian mulai dari tahapan pemilihan hingga hari pemungutan suara 27 November nanti," kata dia.
