Gubernur minta pasangan usia subur tetap disiplin KB di masa pandemi

id Baby Booming,Angka Kelahiran Bayi,Gubernur Sulteng

Gubernur minta pasangan usia subur  tetap disiplin KB di masa pandemi

Gubernur Sulteng Longki Djanggola dalam satu acara resmi di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng. (Adha Nadjemuddin)

Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meminta semua pasangan usia subur agar tetap disiplin dalam menjalankan program keluarga berencana guna mencegah kemungkinan terjadinya ledakan kelahiran bayi di tengah pandemi COVID-19 di daerah itu.

"Kita tetap menjaga angka kelahiran keluarga, dan tetap mengikuti arahan-arahan pemerintah," kata Longki menanggapi kemungkinan adanya ancaman kelahiran bayi atau baby booming di masa pandemi COVID-19 di Palu, Senin.

Gubernur mengakui tentang adanya kemungkinan ledakan kelahiran bayi, karena di masa pandemi COVID-19 karena masyarakat lebih banyak berdiam di rumah tetapi hal itu baru sebatas kemungkinan, belum dapat dipastikan.

Untuk mencega ledakan kelahiran bayi tersebut, kata Longki, masyarakat sebaiknya patuh terhadap undang-undang sehingga tetap menjaga usia perkawinan sesuai ketentuan.

"Artinya tidak boleh kawin di usia perkawinan menurut undang-undang," katanya.

Untuk menjaga kemungkinan terjadinya 'baby booming' di masa pandemi COVID-19 tersebut, pemerintah daerah mulai menggalakkan sosialisasi tentang keluarga berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Poso mulai melakukan penyuluhan 'baby booming' dan kanker payudara di semua kecamatan di daerah itu, Senin.

Dalam sosialisasi itu, Kepala Dinas DPPKB dr Djani mengatakan di masa pandemi COVID-19, masyarakat yang menetap di rumah mengabaikan penggunaan alat KB, sehingga dapat mengakibatkan tingginya angka kelahiran bayi.

"Nah olehnya kami terus melakukan penyuluhan KB dan termasuk pelayanan alat KB gratis, puncak pelayanan KB gratis itu pada 29 Juni, namun akan terus ditindaklanjuti terus menerus," ujar Djani Moula.

Selain penyuluhan penggunaan alat kontrasepsi dan KB gratis itu, juga DPPKB mengontrol ketersediaan obat dan alat kontrasepsi di masing-masing pelayanan kesehatan.