Poso galakkan program IDPMIP-READSI tingkatkan kesejahteraan petani

Poso, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menggalakkan program pembangunan melalui "Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) dan Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative (READSI)" tahun 2020 untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

Kepala Dinas Pertanian Suratno di Poso, Rabu mengatakan dua program yakni IPDMIP dan READSI merupakan salah satu program andalan Kabupaten Poso ini bersumber dari anggaran APBD sejak 2017 guna mendukung daerah itu sebagai salah satu sentra produksi pertanian di Sulawesi Tengah.

Mantan Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Poso menjelaskan program READSI merupakan bantuan sosial berupa uang untuk petani kakao, padi dan sayuran yang jenis bantuannya berupa uang tunai sekitar Rp50 juta sampai Rp125 juta setiap kelompok tergantung jenis usaha petani.

"Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening kelompok petani yang tersebar di Desa Kuku, Lena, Pajoka, Peura, Bangun Jaya, Pada dan Bulili, untuk dikelola bersama guna meningkatkan usaha pertanian mereka," ujarnya.

Sedangkan program IPDMIP, lanjut dia, merupakan bantuan yang berbasis irigasi, berupa pembinaan atau sekolah lapang, di lima kecamatan yang memiliki sarana irigasi, yakni Kecamatan Pamona Timur, Selatan, Barat, Lore Utara dan Kecamatan Lore Timur.

"Selain program IPDMIP dan READSI yang bersumber dari dana APBD, juga juga bantuan dari dana APBN tahun ini untuk pengadaan sarana produksi seperti benih/bibit tanaman padi, jagung, dan kedelai.

Selain itu, kata dia, juga ada bantuan pupuk yang telah dibagikan ke petani yakni, pupuk bersubsidi untuk kakao sebanyak 2.475 ton, pupuk urea 3.330 ton, SP36 287 ton, ZA sebanyak 1.230 ton, NPK 4.075 ton, pupuk organik 185 ton, dan beberapa pupuk telah ada tambahan sebanyak dua ribu ton.

"Selain pupuk, juga bantuan sapi sebanyak delapan ekor untuk pengembangan pupuk organik, dan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani sebesar Rp6 juta per hektar, serta juga dinas pertanian melakukan pendampingan bagi penduduk yang terendam sawah akibat proyek PT Poso Energi," ujarnya.

Suratno juga menegaskan program bantuan untuk seluruh petani di Poso itu adalah murni merupakan bantuan dan usaha dari pemerintah daerah setempat, bukan dari oknum kandidat Bupati Poso yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

"Kami tegaskan dan mengklarifikasi bahwa bantuan untuk petani dari Dinas Pertanian Poso, bukan berasal dari perjuangan oknum kandidat, tapi murni dari Pemkab Poso," ujarnya.

Penegasan Kepala Dinas Pertanian Poso ini merupakan klarifikasi terhadap adanya isu tersebar di media sosial (medsos) terkait ada oknum kandidat peserta pilkada saat ini yang mengklaim bantuan untuk petani itu merupakan usaha perjuangannya.

"Yang menjadi hangat pembicaraan yakni masalah bantuan pupuk, seolah-olah bantuan perjuangan dari kandidat, padahal tidak ada pengecer yang mengklaim bahwa bantuan itu dari sia A dan si B," ujarnya.