Wabub Parimo: Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian sulit

id WTP, Wabu Parimo,bandurn nggai, Sayutin Budianto, Pemkab parimo

Wabub Parimo: Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian sulit

Wakil Bupati Parigi MOutong, Badrun Nggai (kanan) memegang penghargaan yang diserahkan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola atas prestasi yang diraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sulteng, di Palu, Kamis (12/11/2020). ANTARA/Moh Ridwan

Mengejar prestasi mudah, tetapi mempertahankan predikat opini WTP cukup sulit
Palu (ANTARA) - Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Badrun Nggai mengatakan mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cukup sulit jika tidak ada upaya optimalisasi pengelolaan keuangan.

"Semua instansi di lingkup Pemkab Parigi Moutong memiliki kewajiban mempertahankan opini WTP, sebab penilaian ini adalah representasi dari kinerja pengelolaan keuangan daerah," kata Wabub Parigi Moutong Badrun Nggai usai menerima penghargaan opini WTP di Sekretariat Daerah Pemprov Sulteng, di Palu, Kamis.

Tahun 2019, Parigi Moutong kembali menyandang predikan opini WTP setelah 2018 pernah meraih predikat yang sama berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menilai baik.  

Menurut wabub, partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat membantu memudahkan pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengedepankan azas profesional, transparan dan akuntabel.

Wabub menjelaskan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan masing-masing daerah. WTP merupakan opini tertinggi atas laporan keuangan daerah yang dinilai transparan serta akuntabel.

"Insya Allah ke depan kita upayakan bisa meraih predikat ini untuk ketiga kali. Kita jangan hanyut dalam kegembiraan, pada intinya kita harus bekerja mengoptimalkan administrasi pengelolaan dan sistem pelaporan keuangan," ujar Badrun.

Baca juga: Pemkab Parimo harap Komda Lansia bekerja efektif

Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto mengatakan, raihan prestasi memuaskan diberikan BPK adalah suatu lah yang istimewa bagi kabupaten ini.

Meski begitu, menurut Sayutin, prestasi yang diraih saat ini harus menjadi tolak ukur sebagai bahan evaluasi terhadap LHP untuk ditindak lanjuti.

"Jangan menganggap dengan adanya prestasi opini ini kinerja kita sudah baik. Kita perlu melihat ke dalam hasil pemeriksaan BPK, pasti ada tindak lanjut dari LHP tersebut," tutur Sayutin.

Dia menilai, penggunaan dan penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah sangat penting serta diperlukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola keuangan, agar tidak terjadi temuan yang justru dapat merugikan darah.   

Diharapkan, Sebagai bagian dari pemerintah daerah tentunya harus dibangun sinergitas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan dari roda pemerintahan. 

"Mengejar prestasi mudah, tetapi mempertahankan predikat opini WTP cukup sulit," kata Sayutin.

Baca juga: Kemenkes bantu Speedboat Ambulance untuk Parigi Moutong
Baca juga: Parigi Moutong hilirisasi produk olahan ketuhanan potesi ekspor
Baca juga: Petani Parigi Moutong keluhkan harga cengkeh anjlok