Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melakukan rapat koordinasi virtual dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten berfokus pada upaya tracing (pelacakan), testing (pemeriksaan) dan treatment (perawatan) atau 3T dari beberapa titik kerumunan yang terjadi baru-baru ini.
Menurut keterangan resmi Satgas Penanganan COVID-19 yang diterima di Jakarta, Sabtu, beberapa titik kerumunan yang menjadi perhatian itu adalah Demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pascaliburan panjang, penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, kerumunan di Tebet, Mega Mendung dan Petamburan baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan ketiga wilayah itu dan petugas yang berada di lapangan memberikan laporan fakta yang ada. Selain itu, disampaikan juga data-data terkini perkembangan COVID-19 di wilayah masing-masing dan secara khusus klaster keramaian yang terjadi akhir-akhir ini.
Menurut laporan tersebut, petugas masih kesulitan untuk melakukan pelacakan, baik untuk klaster Petamburan, Jakarta maupun Mega Mendung, Jawa Barat.
Dalam keterangannya, petugas mengaku dihalangi ketika berusaha melakukan pelacakan dan meminta dukungan dari Satgas COVID-19 pusat untuk masuk ke klaster-klaster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat keramaian itu.
Mendengar hal itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam arahannya mengatakan menyadari kesulitan yang dihadapi petugas lapangan dan menyampaikan apresiasi atas kerja keras mereka.
Doni menyampaikan butuh kerelaan hati masyarakat untuk melakukan tes usap, terutama bagi yang pernah terlibat dalam kerumunan seperti demo Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Pria yang menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu juga berharap dukungan dari berbagai tokoh masyarakat serta Ketua RT dan RW untuk melakukan 3T.
"Sampaikan bahwa kami akan melakukan tes massal, dimulai dari keluarga inti yang positif. Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis," ujar Doni.
Doni meminta agar aparat Satgas COVID-19 di daerah untuk melanjutkan usaha melakukan 3T dan melakukan pendekatan persuasif serta mengajak masyarakat bekerja sama atas nama nilai kemanusiaan.
"Mulailah dengan tracing dari Lurah Petamburan. Selanjutnya tes massal dari keluarga inti semua yang positif," tambah Doni.
Ia juga mengimbau kepada semua kepala daerah untuk mengantisipasi kerumunan akibat kegiatan sosial dan keagamaan yang digelar di daerah masing-masing. Ia meminta mereka mencegah dan menangkal sejak dini potensi kerumunan yang melanggar protokol kesehatan.
Kepada tokoh agama dan masyarakat, Doni berpesan agar mereka menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan. "COVID-19 adalah hal nyata yang sudah menelan banyak korban," ucapnya.
Doni menegaskan penerapan protokol kesehatan tidak mendiskriminasi dan dalam penanggulangan bencana, negara tidak memberikan perlakukan berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama dan ras serta aliran politik apapun. "Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu prinsip kami," kata Doni.
