"Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk anggaran distribusi apakah menggunakan kendaraan roda dua atau tenaga manusia mengingat medannya sulit," kata Komisioner Divisi Keuangan umum dan Logistik KPU Parigi Moutong Abdul Chair yang ditemui, di Parigi, Kamis.
Dia mengemukakan KPU telah menetapkan jadwal distribusi logistik yang dimulai pada tanggal 4-8 Desember 2020.
Pada 4 Desember mendatang, proses distribusi akan dibagi dua rute, rute pertama yakni Kecamatan Tinombo, Palasa dan Tomini serta rute kedua Kecamatan Sausu sebab wilayah-wilayah tersebut memiliki TPS terpencil dan tersulit.
"Satu wilayah terpencil di Dusun Ansibong, Kecamatan Palasa jarak tempuh memakan waktu perjalanan dua hari berjalan kaki," ujar Chair.
Menurut dia, prioritas distribusi wilayah-wilayah terpencil mengingat jarak tempuh cukup jauh dan medan yang ekstrim menjadi salah satu kendala petugas penyelenggara, sehingga perlu didahulukan.
Pada pengesetan dan pengepakan logistik, KPU bekerja secara teliti yang melibatkan petugas Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) sebelum kotak suara di kunci dan disegel untuk didistribusikan, termasuk alat pelindung diri agar logistik yang dikirim betul-betul steril serta lengkap tanpa ada kekurangan satu pun.
"Kami menghindari distribusi berulang-ulang. Ini dimaksudkan supaya waktu yang digunakan betul-betul efisien, karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," katanya.
KPU juga menjamin, logistik yang dikirim ke wilayah tersulit mulai dari kecamatan ke desa dan desa ke TPS akan dikawal ketat aparat keamanan, begitu pun kendaraan pengangkut dilakukan pemeriksaan kelayakan jalan, termasuk penyemprotan cairan disinfektan guna menghindari penyebaran virus sebagai mana protokol kesehatan COVID-19 yang telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang penyelenggaraan pilkada di masa pandemi.
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, KPU Parigi Moutong mencatat sebanyak 48 TPS terpencil dan 37 TPS tersulit dari total 902 TPS di kabupaten tersebut, dengan jumlah pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 294.069 orang.
KPU juga memberikan garansi, tidak akan terjadi kerawanan kecurangan pelaksanaan pilkada, sebab dalam hal distribusi logistik selain tenaga 'ad hoc' KPU yang mendistribusi, juga diawasi petugas pengawas TPS maupun pengawas desa/kelurahan yang dibentuk Bawaslu, ditambah jaminan kepolisian.
"Kami pastikan tidak ada kecurangan dalam proses pemungutan suara nanti," demikian Chair.