Palu, (antarasulteng.com) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan paling lambat Juli 2015 seluruh pelayanan medis dan administrasi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu akan dipusatkan di gedung baru Kelurahan Tondo.
"Paling lambat Juli 2015 semua pelayanan RSUD Undata sudah pindah ke gedung baru Tondo," kata Direktur RSUD Undata Palu dr Reny Arianti Lamadjido yang dihubungi di Palu, Sabtu.
Mantan Direktur RSU Anutapura miik Pemkot Palu itu dimintai tanggapan terhadap temuan BPK Perwakilan Sulteng terkait sistem pengendalian internal dalam pengelolaan belanja daerah yang belum seluruhnya dilaksanakan secara memadai seperti pemanfaatan gedung RSUD Undata.
Reny mengatakan hingga saat ini mobilisasi peralatan medis dan pelayanan ke gedung baru RSUD Undata baru sudah mencapai 90 persen.
"Di Undata lama itu tinggal pelayanan cuci darah, perawatan jantung dan radiologi," kata Renny yang baru dua bulan menjabat direktur RSU milik Pemprov Sulteng itu.
Khusus untuk alat medis radiologi, kata Reny, saat ini sebagian sudah dimobilisasi dan diperkirakan dalam waktu dekat pelayanan radiologi sudah dipusatkan di gedung baru.
Terkait dengan peralatan radiologi, sebagian masih menunggu perangkat lunak (software) yang saat ini sedang dipesan dari Jakarta.
"Kalau sudah ada alatnya langsung kita pasang di Undata baru," katanya.
Puteri mantan Gubernur Aziz Lamadjido itu mengatakan mengenai bangunan tidak ada masalah lagi demikian halnya terkait analisis mengenai dampak lingkungan di rumah sakit terbesar milik pemerintah provinsi tersebut.
"Kita tinggal menunggu alat-alat kesehatan untuk penyempurnaan standarisasi rumah sakit kelas B," katanya.
Di antara peralatan tersebut, kata dia, alat rekam tumor payudara, namun hal ini perlu didukung dengan sumber daya yang memadai.
"Percuma alatnya sudah datang jika sumber daya manusianya belum siap. Sekarang SDM-nya sedang kami sekolahkan," katanya.
Saat ini RSUD Undata Palu terdapat 68 dokter, 46 di antaranya dokter ahli. Sementara tenaga paramedis sekitar 600 orang, 200 di antaranya non-PNS.
Rencana pemanfaatan gedung baru Undata tersebut lebih cepat dari rencana semula yang ditargetkan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yakni awal 2016. (skd)
