Buol, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, terus berupaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan fisik dan psikis.
"Pemerintah harus hadir melindungi perempuan dan anak," kata Bupati Buol Amirudin Rauf di Buol, Minggu.
Bupati Amirudin Rauf mengatakan perempuan dan anak merupakan komponen masyarakat, yang berhak untuk mendapat perlindungan dari segala kekerasan dalam kehidupan sosial.
"Perempuan dan anak kadang diklasterisasi sebagai kelompok kelas dua dalam komponen masyarakat, yang rentan terhadap kekerasan," kata Amirudin Rauf.
Maka, sebut Amirudin Rauf, klasterisasi itu harus dihapus dengan mengedepankan persamaan hak, karena itu pembangunan yang diselenggarakan harus ramah atau responsif gender.
"Karena itu hal ini harus menjadi evaluasi gerakan perempuan dan anak, agar fokus dalam pemberdayaan ekonomi kelompok rentan di atas," ujar Bupati.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurut Amirudin Rauf merupakan salah satu bencana sosial dalam kehidupan sosial, yang harus diakhiri oleh semua komponen. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata dia, cenderung berkorelasi dengan faktor ekonomi.
"Faktor ekonomi menjadi salah satu sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka solusinya ialah pemberdayaan ekonomi perempuan harus ditingkatkan," ujar dia.
Sehingga salah satu instrumen pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak adalah dengan cara mengangkat kelas rentan tersebut dari jurang kemiskinan.
"Pemberdayaan ekonomi, akan memberi harapan bagi masa depan kelompok rentan. Memberi mereka kesibukan, dan mandiri tanpa ketergantungan secara ekonomi kepada kepala rumah tangga," sebut dia.
"Olehnya agar treathment penanganan betul-betul tepat sasaran, mencegah kasus tidak terulang, maka pendekatan kausalitas sangatlah penting. Penanganan kekerasan anak lintas sektor ini menjadi penting dalam upaya mencegah lewat pembinaan, pemberdayaan, dan bantuan ekonomi. Faktor lainya yang melatarbelakangi kekerasan kelompok rentan juga berkaitan dengan melemahnya nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan.," katanya.
Olehnya menurut Bupati formulasikan langkah-langkah strategis dalam menyusun agenda kerja yang terencana dan sistematis, melibatkan lintas sektor utamanya pemangku kebijakan.
