Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengusulkan Pemerintah untuk membangun fasilitas rumah sakit di Madinah, Arab Saudi, guna memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi jamaah calon haji dan umrah dari Indonesia.
Iskan menyampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, pembangunan rumah sakit tersebut diperlukan karena standar dosis obat di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia.
"Kami ingin ke depan supaya kita boleh membuka rumah sakit, cita-cita kita. Itu di seluruh dunia boleh saja karena obat standar Arab berbeda dengan kita. Tabletnya gede-gede, kita kecil-kecil. Dosisnya juga beda, makanan beda. Jadi, kami upayakan nanti punya rumah sakit sendiri supaya jamaah bisa tertangani secara optimal," katanya.
Berdasarkan pengalamannya mengunjungi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah, pelayanan kesehatan di sana setara dengan pelayanan pada rumah sakit tipe C di Indonesia. Selain itu, tambah dia, Pemerintah Arab Saudi pun akan mengizinkan jika Pemerintah Indonesia hendak membangun fasilitas rumah sakit di sana.
"Putra Mahkota (Pangeran Mohammed bin Salman) sangat terbuka. Dia melihat standar pelayanan di Amerika bagaimana, di Emirat bagaimana. Saya rasa, ke depan, sangat mungkin kita buat rumah sakit, apalagi kita punya rumah sakit luar biasa. Di satu provinsi (di Indonesia), ada 20 rumah sakit. Artinya, kita bukan 'kaleng-kaleng' di bidang rumah sakit ini," jelasnya.
Tidak hanya membangun rumah sakit, dia juga berharap Pemerintah Indonesia dapat membangun hotel di Arab Saudi bagi jamaah calon haji Indonesia. Cita-cita itu dapat diwujudkan karena dana haji Indonesia sudah terkelola dengan baik di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tambahnya.
"Apa salahnya kita punya hotel di Arab Saudi, penginapan. Ke depan, itu sangat mungkin karena di Arab Saudi sekarang itu boleh orang punya tanah 99 tahun, itu sama dengan Singapura," katanya.
Jika rencana itu terwujud, tambahnya, maka hal tersebut dapat menekan biaya haji yang saat ini masih tergolong mahal meskipun Pemerintah juga memberikan subsidi yang banyak. Bahkan, tambah dia, beban biaya haji saat ini semakin bertambah dengan adanya dana masyair atau dana transportasi serta akomodasi jamaah calon haji senilai Rp1,46 triliun.
"Kami mau haji layanan bagus, gratis tidak bisa. Sesuai visinya Arab Saudi, ke depan itu akan naik, bersiap saja," ujar Iskan.
Secara terpisah Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad di Mekkah mengatakan rencana pembangunan Rumah Indonesia masih belum bisa diwujudkan karena terbentur dengan kebijakan dan aturan Pemerintah Arab Saudi terkait kepemilikan asing di Mekkah.
"Persoalannya membangun di Mekkah tidak mudah karena tidak boleh ada kepemilikan asing di Mekkah. Selain itu juga hak guna pakai itu hanya 30 tahun," kata Abdul Azis di Mekkah, Jumat.
Dia menilai jika Indonesia menanamkan investasi yang tinggi untuk Rumah Indonesia sementara Hak Guna pakai hanya 30 tahun belum memberi keuntungan apapun.
"Sepanjang aturannya belum diubah itu kecil kemungkinannya, tapi kalau ada perubahan peraturan sangat mungkin untuk dibangun di situ," kata Abdul Aziz.
Namun, menurut Abdul Aziz, dalam dua kali pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammed bin Salman (MBS), disampaikan bahwa Pemerintah Saudi sedang memikirkan untuk mengubah peraturan tentang kepemilikan Hak Guna Pakai itu dari 30 tahun menjadi 100 tahun.
"Kalau 100 tahun mungkin ada insentif ya untuk siapapun yang membangun kemudian memanfaatkan selama 100 tahun setelah itu terserah," katanya.
Untuk pembangunannya sendiri menurut Abdul Aziz, dananya bisa bersumber dari mana saja, baik dari APBN maupun konsorsium. "Yang penting itu adalah apakah kepemilikannya nanti bisa diklaim sebagai milik Indonesia atau milik siapa, kalau sekarang jelas tidak mungkin," tambah dia.
Rumah Indonesia merupakan wacana yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan saat bertemu dengan Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Falih pada Kamis (17/6).
Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan rencana Pemerintah Indonesia untuk membangun Indonesia Housing atau "Rumah Indonesia" di Mekah.
Bangunan tersebut dapat menjadi persinggahan bagi jamaah umroh dan haji sekaligus dapat digunakan untuk memasarkan produk-produk asal Indonesia dan juga pusat budaya Indonesia.
