Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) melanjutkan kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengamankan aset lahan yang digunakan untuk infrastruktur kelistrikan.
Melalui kerja sama tersebut, PLN dan Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh persil tanah untuk infrastruktur kelistrikan dapat segera tersertifikasi.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyatakan terima kasih atas dukungan Kementerian ATR/BPN yang sejak 2019 bergerak bersama PLN mengamankan aset kelistrikan.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Direktur Utama PLN di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (16/3).
Kementerian ATR/BPN, kata dia, telah banyak membantu dan mendukung kelancaran operasional PLN, tidak hanya dalam percepatan penerbitan sertifikasi dan penyelesaian permasalahan tetapi juga mendukung dalam hal perizinan.
"Berkat dukungan dari Kementerian ATR/BPN, proses yang dulunya panjang dan berbelit, berhasil dibongkar dan diringkas menjadi sederhana sehingga sertifikasi aset dapat dilakukan lebih cepat," ucap Darmawan.
Namun, ia juga menyadari tugas mengamankan aset negara yang diamanahkan kepada PLN akan lebih menantang di kemudian hari.
"Kami masih punya waktu sampai tahun depan untuk bisa melegalitaskan 100 persen seluruh aset PLN. Terlebih, aset milik negara yang digunakan PLN ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kelistrikan yang andal bagi masyarakat," kata Darmawan.
PLN mencatat hingga 2022 telah melakukan sertifikasi terhadap 82.412 persil atau 77 persen dari total aset tanah perseroan sebanyak 106.656 persil. Angka itu meningkat berkat adanya kerja sama antara PLN dan Kementerian ATR/BPN yang dimulai sejak 2019, di mana saat itu jumlah aset tanah PLN yang telah tersertifikasi baru mencapai 31 persen.
Sementara itu, Menteri Hadi juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan PLN yang telah berjalan baik. Melalui lanjutan kerja sama tersebut, PLN dan Kementerian ATR/BPN menargetkan melakukan sertifikasi aset tanah PLN hingga 100 persen sebelum akhir 2024.
"Mudah-mudahan tidak sampai akhir 2024. Pada Agustus 2024, kalau bisa saya bersama Dirut PLN menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan asetnya PLN sudah berhasil 100 persen. Ini menjadi hadiah peringatan hari kemerdekaan tahun 2024," ucap Hadi.
Berita Terkait
Kementerian ESDM lelang prioritas tiga WIUPKmineral logam
Kamis, 18 April 2024 15:27 Wib
Kemenkes catat 455 kematian akibat DBD sampai minggu ke-14 tahun 2024
Senin, 8 April 2024 16:46 Wib
LKBN Antara kembali gelar mudik gratis bersama BUMN
Minggu, 7 April 2024 13:43 Wib
Pemkab Sigi serahkan sertifikat huntap kepada masyarakat di Desa Bangga
Rabu, 3 April 2024 13:38 Wib
Indonesia target kirimkan bantuan ke Palestina-Sudan mulai pekan depan
Selasa, 26 Maret 2024 14:08 Wib
AHY: Kolaborasi Kementerian ATR dan World Bank untuk Reforma Agraria
Kamis, 21 Maret 2024 7:29 Wib
PUPR serahkan 655 unit huntap dihuni korban likuefaksi Petobo Kota Palu
Rabu, 20 Maret 2024 18:53 Wib
KLHK integrasikan geolokasi dengan sistem informasi hasil hutan
Rabu, 20 Maret 2024 10:23 Wib