Korban tewas pertikaian di Sudan capai 822 orang
Khartoum (ANTARA) - Sedikitnya 822 warga sipil tewas dalam pertikaian antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang berlangsung sejak 15 April, menurut sumber medis setempat, Selasa (16/5).
Sindikat Dokter Sudan dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa 3.215 orang lainnya juga terluka dalam perselisihan yang diwarnai kekerasan tersebut.
Data yang disampaikan oleh Sindikat Dokter Sudan itu mencakup korban tewas di ibu kota Khartoum, di bagian selatan Kota El-Obeid dan di Kota Al-Junaynah di Darfur Barat.
Pada Sabtu (13/5), pihak Sindikat melaporkan korban tewas sebanyak 530 dan korban luka 2.940 orang.
Sepekan setelah pembicaraan di Arab Saudi, militer Sudan dan RSF pada 11 Mei menandatangani deklarasi komitmen perlindungan warga sipil di Sudan.
Perbedaan pandangan di antara kedua pihak tentang reformasi militer telah meruncing dalam beberapa bulan terakhir terkait integrasi RSF ke dalam militer, yang menjadi syarat utama dalam kesepakatan transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 ketika militer membubarkan pemerintahan transisi yang dipimpin Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan status darurat, yang dikecam oleh kekuatan-kekuatan politik di negara itu sebagai "kudeta".
Masa transisi Sudan, yang dimulai pada Agustus 2019 pasca penggulingan Presiden Omar Al Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.
Sumber: Anadolu
Sindikat Dokter Sudan dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa 3.215 orang lainnya juga terluka dalam perselisihan yang diwarnai kekerasan tersebut.
Data yang disampaikan oleh Sindikat Dokter Sudan itu mencakup korban tewas di ibu kota Khartoum, di bagian selatan Kota El-Obeid dan di Kota Al-Junaynah di Darfur Barat.
Pada Sabtu (13/5), pihak Sindikat melaporkan korban tewas sebanyak 530 dan korban luka 2.940 orang.
Sepekan setelah pembicaraan di Arab Saudi, militer Sudan dan RSF pada 11 Mei menandatangani deklarasi komitmen perlindungan warga sipil di Sudan.
Perbedaan pandangan di antara kedua pihak tentang reformasi militer telah meruncing dalam beberapa bulan terakhir terkait integrasi RSF ke dalam militer, yang menjadi syarat utama dalam kesepakatan transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 ketika militer membubarkan pemerintahan transisi yang dipimpin Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan status darurat, yang dikecam oleh kekuatan-kekuatan politik di negara itu sebagai "kudeta".
Masa transisi Sudan, yang dimulai pada Agustus 2019 pasca penggulingan Presiden Omar Al Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.
Sumber: Anadolu