Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengemukakan upaya menurunkan prevalensi stunting di Indonesia membutuhkan pemahaman yang baik dari masyarakat sehingga program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan optimal.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari hasil pengawasannya yang disiarkan pada Sabtu (29/7), menemukan pemahaman masyarakat terhadap bahaya stunting masih kurang memadai.
"Sejumlah kendala yang dihadapi, seperti belum pahamnya masyarakat terkait upaya penurunan angka stunting harus segera diatasi agar program yang disiapkan dapat berjalan dengan tepat," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, di Jakarta, Minggu.
Dia menjelaskan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya stunting dapat menghambat keberhasilan program-program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting memerlukan keterpaduan antarlangkah yang diambil. Keterpaduan itu membutuhkan pemahaman masyarakat terkait apa yang harus mereka lakukan," katanya.
Rerie menjelaskan percepatan penurunan prevalensi stunting perlu segera ditempuh oleh pemerintah karena hal itu menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya.
Sebelumnya, KPAI pada 29 Juli 2023 mengumumkan hasil pengawasan penerapan program-program percepatan penurunan stunting pada 26 daerah Indonesia, di antaranya Barito Kuala, Boalemo, Bolaang Mongondow Selatan, Bondowoso, Brebes, Buleleng, Buton Tengah, Gunung Kidul, Halmahera Timur, Jakarta Utara, Jember, Kapuas Hulu, Kepahiang, Kulon Progo, Lombok Tengah, Ogan Ilir, Padang Lawas, Pasaman Barat, Pesawaran, Siak, Sigi, Sukabumi, Tana Tidung, Tana Toraja, Tapanuli Selatan, Timor Tengah Selatan, dan Jembrana.
Pengawasan itu dilakukan melalui wawancara langsung dan pengisian kuesioner yang berlangsung pada 15 Maret hingga 15 Mei 2023.
Beberapa faktor menjadi indikator penilaian KPAI, yaitu peraturan daerah, sarana dan prasarana, dan pemahaman masyarakat mengenai stunting.
Hasilnya, KPAI menemukan sebagian besar daerah memiliki program-program yang inovatif untuk menurunkan angka stunting, misalnya program Gerakan Minum Susu dan Makan Telur (Gerimis Telur).
Beberapa daerah juga ada yang menerapkan program peningkatan kualitas pengasuhan dan sosialisasi kepada para orang tua.
Namun, KPAI menemukan pemahaman mengenai bahaya stunting masih cukup rendah di beberapa daerah sehingga merekomendasikan adanya program edukasi lebih masif kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang berisiko tinggi mengidap stunting.
KPAI juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sekitar 10 persen untuk penanganan stunting sehingga program-program yang ada dapat berjalan optimal.
Berita Terkait
Wabup Morut Djira ungkap isi pertemuan khusus dengan Ketua Umum DPP PKB
Jumat, 10 Mei 2024 16:40 Wib
Ketua MUI Kota Palu pidato tentang toleransi di hadapan umat Kristiani
Senin, 6 Mei 2024 20:28 Wib
Ketua MK ingatkan pencabutan perkara PHPU harus didengar dalam sidang
Kamis, 2 Mei 2024 14:12 Wib
KSAD dan Ketua MPR bahas soal kesejahteraan prajurit TNI
Kamis, 2 Mei 2024 14:03 Wib
Ketua DPR ingatkan soal perlindungan hingga kesetaraan buruh perempuan
Rabu, 1 Mei 2024 10:07 Wib
Ketua MK buka dan pimpin sidang putusan PHPU Pilpres 2024
Senin, 22 April 2024 9:39 Wib
Ketua MPR ajak elemen bangsa hormati putusan MK
Senin, 22 April 2024 7:30 Wib
Tiga jam lebih Bupati dan Wabup Morut bersilaturahmi di kediaman Ketua DPRD
Kamis, 11 April 2024 0:57 Wib