Palu (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mengajak media agar berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 berkualitas.
"Kami memilih melaksanakan kegiatan ini, salah satunya di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu karena melihat rekan-rekan media cukup kooperatif dalam membangun komunikasi dan informasi dalam rangka menjaga dan mengawal Pemilu 2024 dari periode ke periode," kata anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo pada acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media di Kota Palu, Rabu.
Kegiatan itu, kata Ratna, merupakan program tetap DKPP yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, terkait etika dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ia menyampaikan bahwa dalam menjalankan etika penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan kewajiban seluruh elemen yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu, tidak hanya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melainkan untuk media.
Ratna menekankan pentingnya peran media sebagai indikator yang dapat memengaruhi perkembangan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan pemerintahan.
"Media merupakan salah satu pilar penting dalam membangun demokrasi di Indonesia sehingga terkait dengan tugas-tugas media, maka harus tunduk pada etika," katanya.
Menurut dia, media memiliki peran penting dalam membentuk dan memengaruhi kerangka berpikir masyarakat untuk menentukan pilihan pada Pemilu 2024.
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan kecerdasan dalam menyajikan informasi sehingga dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak negatif.
"Dengan peran yang sangat penting itu tentu etika dalam menyajikan informasi menjadi penting agar informasi yang tersajikan kepada publik adalah informasi akurat, objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan menggiring para pemilih pada pilihan yang cerdas," katanya.
Ia mengatakan media menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, sosialisasi terkait upaya-upaya dalam menyelesaikan permasalahan etik, dan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan.
"Kami berharap media dapat lebih terdorong dan lebih aktif dalam melakukan peran dan fungsinya sehingga penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan lebih baik, bermartabat, dan berkualitas," katanya.
