"Kami mengajak seluruh pihak dan rekan-rekan wartawan untuk melakukan pengawasan partisipatif karena hanya dengan melakukan kolaborasi sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lebih baik," kata Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun pada kegiatan sosialisasi publikasi dan partisipatif pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 di Palu, Sulteng, Sabtu.
Menurut dia, pada proses tahapan Pemilu rawan terjadi pelanggaran Pemilu sehingga pihaknya menganggap penting untuk bersinergi dan bermitra dengan kalangan pers dalam upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilu Serentak 2024.
Ia menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, Bawaslu RI telah meluncurkan indeks kerawanan pemilu (IKP) secara nasional dan menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah pada urutan keempat kerawanan Pemilu dalam tingkat agregasi kabupaten/kota.
Pada tanggal 13 Agustus 2023, Bawaslu RI kemudian meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilu 2024 mengenai isu strategis politik uang.
Dalam pemetaan itu, kata Nasrun, jika dilihat berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Sulawesi Tengah berada pada urutan kedua dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang yang berada di Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan.
Selanjutnya, pada 21 September 2023, Bawaslu RI meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilu 2024 mengenai isu netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan menempatkan Sulteng pada urutan keenam tingkat kerawanan netralitas ASN berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, tepatnya di Kabupaten Poso, Toli-toli dan Sigi.
Nasrun menyatakan pemetaan indeks kerawanan Pemilu yang dikeluarkan tersebut menjadi proyeksi untuk kemudian meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan terjadinya pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sulawesi Tengah.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi, khususnya insan pers agar terlibat dalam pengawasan partisipatif sebagai upaya pencegahan dan terselenggaranya Pemilu Serentak 2024 berintegritas.
"Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat. Media juga menjadi jembatan penghubung dalam menggemakan pesan-pesan pengawasan partisipatif dalam lingkup yang lebih luas," katanya.
Ia berharap media turut mempublikasikan informasi terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilu, seperti aturan dan larangan pada tahapan tertentu dan jenis pelanggaran serta sanksi.
