Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menyebut Presiden Joko Widodo berjanji mengangkat jutaan pegawai negeri sipil (PNS) jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres 2024.
"Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024," kata Ari kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa.
Ari mengatakan pengangkatan PNS adalah sebuah kebijakan pemerintah yang sudah lama dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.
"Dan tentu teman-teman sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan dan bagian dari kebijakan pemerintah," ujar Ari.
Ari menegaskan bahwa dalam kunjungan kerja ke daerah, Presiden tidak pernah menjanjikan soal pengangkatan PNS yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, semua kegiatan kunjungan kerja Jokowi di daerah sangat terbuka dan bisa dipantau oleh media.
"Pernyataan beliau ke publik baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu," terangnya.
Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa konsep netralitas bagi ASN, TNI dan Polri juga sudah diatur dalam undang-undang mengenai sanksi administratif, teguran dan pidana.
"Dan Presiden sudah menegaskan beberapa kali mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri," jelas dia.
Ari menyebut rekrutmen ASN dilakukan pemerintah tahun 2024 karena ketersediaan anggaran dan kebutuhan rekrutmen pada tahun ini, terutama pada tenaga pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan saat ini.
Lebih jauh soal adanya pernyataan viral Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa Jokowi menjanjikan pengangkatan CPNS jika Prabowo-Gibran menang, Ari mengatakan hal tersebut tidak benar dan tengah dalam pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawas Pemilu.
"Jadi tidak betul ada janji itu. Kalau betul bahwa disebutkan ada janji Presiden terkait dengan rekrutmen PNS yang dihubungkan dengan pemenangan, itu tidak betul. Sudah ada koridornya, Bawaslu daerah sudah bekerja dan tentu saja Kemendagri melalui Irjen sudah menjalankan tugasnya berkaitan dengan ini," jelasnya.
Berita Terkait
Perpres Kortastipidkor respons efektif pemberantasan korupsi
Jumat, 18 Oktober 2024 13:35 Wib
Istana: Jokowi terbuka bertemu siapa saja, termasuk pimpinan KPK
Senin, 16 September 2024 11:32 Wib
Istana: Risma belum serahkan surat pengunduran diri sebagai Mensos
Jumat, 30 Agustus 2024 12:09 Wib
Istana: Jokowi aktif jaga silaturahmi dengan Megawati dan tokoh bangsa
Rabu, 7 Agustus 2024 9:23 Wib
Presiden kaji nama-nama calon anggota pansel KPK
Kamis, 9 Mei 2024 13:01 Wib
Pemerintah segera siapkan transisi pemerintahan pasca-putusan MK
Senin, 22 April 2024 17:24 Wib
Presiden tunjuk Marsdya Tonny Harjono sebagai KSAU
Selasa, 2 April 2024 8:09 Wib
Perjanjian ekstradisi RI-Singapura perkuat penegakan hukum
Sabtu, 23 Maret 2024 12:51 Wib