Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik dengan tarif yang terjangkau melalui program subsidi perintis dan kewajiban pelayanan publik/public service obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi.
Program tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan.
"Dengan adanya subsidi dan PSO, tarif yang dibayarkan penumpang menjadi lebih terjangkau, karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi telah dibayarkan oleh pemerintah," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Adita mengatakan masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik yang terjangkau untuk membuka keterisolasian wilayah dan melancarkan pergerakan penumpang maupun barang/logistik.
"Selain memperkuat konektivitas, manfaat lainnya, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat, menjaga kestabilan ekonomi, dan mengurangi disparitas harga barang/logistik antarwilayah," ujar Adita.
Sejumlah program subsidi dan PSO yang dilakukan hingga saat ini di sektor darat, yaitu subsidi keperintisan angkutan jalan di 332 trayek, subsidi perintis angkutan barang di enam lintasan, subsidi angkutan antarmoda kawasan pariwisata di 11 wilayah dan 34 trayek, subsidi angkutan perkotaan/buy the service (BTS) di 11 kota, subsidi penyeberangan perintis di 274 lintasan, dan long distance ferry di dua lintasan.
Kemudian di sektor laut, yaitu subsidi kapal perintis di 116 trayek, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut di 39 trayek, subsidi kapal ternak di enam trayek, subsidi kapal rede di 16 trayek serta PSO kapal kelas ekonomi di 26 trayek.
Sementara di sektor udara, yaitu subsidi angkutan udara perintis penumpang di 220 rute, subsidi angkutan udara perintis kargo di 41 rute, dan subsidi BBM kargo sebanyak 1.323 drum.
Berikutnya di sektor perkeretaapian, yakni subsidi layanan kereta api perintis di lima wilayah (Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh) serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA jarak jauh, KA jarak sedang, KA Lebaran, KA jarak dekat, kereta rel diesel (KRD), KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.
"Harapan kami, semakin banyak daerah yang tadinya dilayani angkutan perintis bisa naik kelas menjadi komersial, sehingga alokasi anggaran subsidinya bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan," ujar Adita pula.
Kemenhub mencatat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, jumlah alokasi anggaran subsidi dan PSO terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada 2023, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp9,1 triliun. Sedangkan pada 2024, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp12,2 triliun.
