"Jadi untuk bantuan dari Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah ke Kabupaten Sigi itu berupa bubuk kelor yang diberikan ke 10 puskesmas di Sigi. Informasinya ada 10 puskesmas mendapatkan bantuan bubuk kelor untuk pemberian tambahan makanan lokal," kata Kepala Bidang (Kabid) Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dr. Adheleide Krisnawati Borman di Sigi, Selasa.
Dia mengemukakan untuk penanganan stunting di Sigi terus berlanjut dari tahun 2023 sampai dengan 2024, sehingga kasus stunting di wilayah itu menjadi zero atau nol kaus.
"Untuk penanganan stunting di Kabupaten Sigi tahun 2024 ini merupakan lanjutan dari 2023 yakni ada pemberian tambahan makanan lokal itu di semua puskesmas di Kabupaten Sigi," ucapnya.
Adheleide mengatajkan tambahan makanan lokal untuk balita stunting dan ibu hamil yang kekurangan energi kronik diberikan selama 90 hari.
"Program pemberian tambahan makanan lokal itu berlanjut dari tahun 2023 sampai 2024 saat ini, dan tahun ini juga rencananya ada pemberian susu untuk balita stunting atau susu khusus balita stunting sebagai langkah intervensi stunting," ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Sigi memiliki program unggulan dalam penanganan stunting yakni program sejuta telur.
"Ada juga program inovasi dari Kabupaten Sigi dari tahun 2023 yakni program sejuta telur yang diberikan ke balita stunting, balita gizi kurang, dan ibu hamil kekurangan energi kronik di Sigi," katanya.
Sementara itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong adanya kegiatan lain untuk intervensi stunting di wilayah itu seperti program Tangguh bersinar.
"Program dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yakni Tangguh Bersinar yaitu seluruh organisasi perangkat daerag (OPD) memberikan bantuan ke Kabupaten Sigi untuk intervensi stunting bekerjasama dengan CSR yang ada di Sulteng," tutur dr. Adheleide.
Bwedasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, Kabupaten Sigi masih menjadi wilayah di Sulteng dengan angka stunting masih tinggi yakni 36,8 persen.
Sedangkan untuk prevalensi stunting di Sulawesi Tengah masih di angka 28,2 persen.
