Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Peringatan Hari Buruh (May Day) tanggal 1 Mei disambut secara khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan menggelar rembuk aspirasi.
Kegiatan itu berlangsung di pelataran Kantor Bupati Morut di Kolonodale, Rabu (1/5/2024).
Rembuk aspirasi tersebut bertema "Sinergitas antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan perusahaan terhadap permasalahan hubungan industrial di Kabupaten Morowali Utara".
Forum tatap muka tersebut dihadiri langsung Bupati Morut Delis Julkarson Hehi, Kapolres Morut AKBP Imam Wijayanto, SIK, Danramil 1311-03 Petasia Kapten Inf Amrul, Camat Petasia Timur, dan Kepala BPJS Morowali.
Selain itu, hadir pula Kadis Nakertrans Morut Kartiyanis Lakawa Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulteng Rifai SH fungsional mediator Nakertrans Provinsi Sulteng, perwakilan perusahaan serta serikat pekerja sejumlah perusahaan.
Dalam sambutannya, Bupati Delis mengemukakan persoalan perburuhan selama ini adalah mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan atau upah buruh serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
"Ini persoalan klasik yang tidak ada habisnya. Ini perlu kesepahaman, didiskusikan, dirembukkan, untuk kepentingan bersama," jelasnya.
Ia menyambut baik ide melaksanakan rembuk aspirasi antara Pemda, perusahaan dan perwakilan buruh. Kegiatan ini sangat positif dan perlu dilakukan secara berkala.
Saat ini Morut jadi magnet bagi investasi. Dampak positifnya sangat terasa. Selama dua tahun berturut-turut Morut menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulteng dan nomor dua se Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi tersebut juga memberi dampak ekonomi di sektor lainnya, UMKM berkembang pesat, rumah kos, hotel, warung makan dan lainnya, juga berkembang.
"Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berterima kasih kepada para buruh. Karena peran kalian investasi di daerah kita berkembang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, Dana Bagi Hasil (DBH) melonjak," jelas Bupati Delis.
Ia menguraikan, ketika pertama kali memimpin Morut tahun 2021, PAD Morut baru Rp 48 miliar, tahun 2024 naik menjadi Rp 135 miliar. Begitupun DBH. Tahun 2021 sebesar Rp 69 miliar, tahun 2024 melonjak menjadi Rp 335 miliar atau naik sekitar 500 persen.
Dampak dari naiknya PAD, honor perangkat desa naik, insentif BPD, lembaga adat, guru PAUD, Linmas semuanya naik.
Selain itu, tahun ini juga insentif untuk para imam masjid, pendeta, pemangku, juga dinaikkan.
Bupati menambahkan, semua daerah berlomba untuk mendatangkan investasi, tapi pengusaha akan memilih daerah mana yang paling nyaman untuk berinvestasi.
"Itulah sebabnya, kondusivitas daerah ini harus terus dijaga. Kita semua berkepentingan untuk menjaga kedamaian daerah kita yang tercinta ini," ujarnya.
Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulteng Rifai, SH, mengakui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara sangat tinggi. Dampak masuknya investasi sangat terasa.
Ia menguraikan, Morut menjadi daerah dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi di Provinsi Sulteng.
UMK Morut tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 3.685.874, Morowali sebesar Rp 3.489.319. Sedangkan UMK Kota Palu berada dibawah yakni Rp 3.179.895.
