Kapolres Sigi: Personel Polres Sigi siap amankan pilkada serentak 2024

"Kegiatan hari ini merupakan Simulasi Sistem Pengamanan (Sispam) Kota dalam rangka kesiapan pengamanan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sigi," kata Reja A Simanjuntak di Desa Maku, Rabu.

Ia mengemukakan untuk pelaksanaan Sispam Kota tersebut melibatkan 380 personel Polres Sigi dalam simulasi pengamanan pilkada tersebut.

"Ke depan kami akan meminta perbantuan kekuatan dari Polda Sulteng baik dari Satuan Samapta dan Brimob Polda Sulteng untuk menjamin keamanan selama pilkada di daerah ini sampai seluruh tahapan berakhir," ucapnya.

Ia mengatakan agar setiap personel selama bertugas tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah masing-masing.

"Kami tentunya selalu menekankan kepada personel Polres Sigi senantiasa menjaga netralitas selama kegiatan pilkada di Kabupaten Sigi karena hal ini berdasarkan pasal 28 Undang-undang Polri tahun 2002 dimana sebagai anggota Polri tidak terlibat dalam politik praktis dan bersikap netral selama pilkada berlangsung," ujarnya.

Kata dia, seluruh personel Polres Sigi wajib bersikap profesional dalam menjaga Kamtibmas pada setiap pengamanan tahapan pilkada di Kabupaten Sigi.

"Pemetaan wilayah rawan di Kabupaten Sigi tentunya kerawanan kita selama ini hanya bagian geografis karena cukup banyak tempat pemungutan suara (TPS) berada di lokasi cukup sulit akses jalannya," sebutnya.

Untuk personel yang bertugas di TPS pelosok agar lebih cepat menuju lokasi agar pergeseran logistik tidak terlambat.

"Tentunya kami antisipasi dengan cara personel tersebut berangkat lebih dahulu misal H-3 wajib berangkat ke TPS sehingga logistik bisa terjamin sampai dengan tepat waktu," tuturnya.

Berdasarkan Indeks potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada berdasarkan analisa Baintelkam Polri yaitu adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara Pilkada, kekurangan dan tertukarnya surat suara, keterlambatan logistik ke lokasi TPS, praktek money politik, titik lokasi TPS yang jaraknya jauh, adanya isu SARA yang berpotensi terjadinya konflik horizontal, serta adanya penyelenggara Pemilu dan personel pengamanan yang sakit ataupun meninggal dunia.