Palu (Antarasulteng.com) - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam, yang meraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah 15 Februari 2017, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola di Palu, Senin.
"Amanah ini telah diberikan rakyat, jadi bekerjalah untuk rakyat agar dapat membawa perubahan dan kemajuan daerah untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik sesuai visi-misi saudara," kata Gubernur Longki Djanggola dalam sambutannya.
Ia meminta pemimpin baru Banggai Kepulauan segera melakukan konsolidasi untuk merangkul semua pihak yang terlibat dalam kompetisi pilkada yang lalu agar bersatu membangun daerah.
"Saya berharap tidak akan terdengar lagi cerita dukung-mendukung antara tim sukses, semuanya harus menyatukan tekad dan niat, gerak dan langkah serta ikhlas untuk membangun masa depan Kabupaten Banggai Kepulauan," pinta gubernur.
Gubernur menilai Kabupaten Banggai Kepulauan dengan potensi kelautan yang sangat besar memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Karena itu saya minta ciptakanlah kondisi yang bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Banggai Kepulauan untuk bersama-sama pemerintah dan masyarakat setempat mengelola semua potensi ekonomi yang dimiliki untuk kemajuan daerah," ujarnya.
Pada pilkada serentak 15 Februari 2017, ada dua kabupaten di Sulteng yang menggelar pemilihan bupati/wabub yakni Banggai Kepulauan dan Buol.
Khusus Kabupaten Buol, pelantikan bupati terpilih yang merupakan bupati saat ini (incumbent) masih menunggu petunjuk Menteri Dalam Negeri karena masa jabatan dr.Amiruddin Rauf baru akan berakhir 10 Oktober 2017.
Pada 2018 nanti, kata Longki, pilkada serentak akan kembali digelar di tiga kabupaten yakni Donggala, Parigi Moutong dan Morowali.
Gubernur memberikan apresiasi kepada semua pihak terkait penyelenggaraan pilkada seperti KPU, Bawaslu, pasangan calon dan tim sukses, partai politik, aparat keamanan dan seluruh masyarakat, khususnya pemegang hak suara, yang telah menjaga kelancaran, keamanan dan ketertiban pilkada sehingga bisa berjalan secara demokratis.
