Bupati Delis pastikan 6.000 rumah warga di Morut yang tidak layak huni akan ditangani agar jadi rumah sehat

Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Berdasarkan data terakhir dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Morowali Utara, diketahui bahwa hingga kini masih ada sekitar 6.000 rumah warga di Morut yang masuk kategori tidak layak huni.

Rumah warga yang terletak di pedesaan tersebut telah didata Dan akan menjadi prioritas pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Morut (Delis-Djira) pada periode mendatang.

Hal ini diungkapkan Bupati Morut Delis Julkarson Hehi di depan peserta pelatihan Penataan Administrasi dan Penjajakan Bisnis Bumdes Sinergitas Kepala Desa dan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa se Kabupaten Morowali Utara di Hotel Swiss-Belinn Luwuk Kabupaten Banggai, Jumat malam (20/9/2024).

Acara itu turut dihadiri pejabat dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT, Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Morut, Andi Parenrengi, Staf Khusus Bupati Morut Victor Tamehi, serta 300 lebih peserta pelatihan.

"Saya dapat laporan dari Dinas PUPR bahwa masih ada sekitar 6.000 rumah warga yang tidak layak huni. Saya bilang, kalau masih dipercayakan memimpin daerah ini, lima tahun ke depan saya akan tuntaskan agar menjadi layak dan meningkat menjadi rumah sehat," ujar Bupati Delis.

Untuk mencapai target besar seperti itu, bukan sesuatu yang sulit. Yang penting dilakukan dengan niat baik serta untuk kepentingan masyarakat umum.

Ia juga mengungkapkan, pada saat kampanye Pilkada tahun 2020 lalu ia sempat menjanjikan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 300 juta per desa.

Selain itu, dijanjikan pula beasiswa untuk seluruh mahasiswa Morut, bebas yang komite, BPJS Kesehatan untuk semua, insentif untuk imam, pendeta, pemangku, serta beberapa program unggulan lainnya.

"Apa yang terjadi? Saat itu orang mencemooh saya, dari mana depe doi, babohong itu pak dokter. Tapi apa yang terjadi? Baru tahun pertama kami (Delis-Djira) memimpin Morut, sudah mulai terwujud apa yang dijanjikan itu," jelasnya.

Bupati Delis sangat yakin rencana besar untuk membantu perbaikan rumah warga yang tidak layak huni tersebut akan terealisasi. Anggarannya di angka sekitar Rp 260 milyar.

"Saya sudah hitung anggarannya. Kalau APBD tidak mencukupi, bisa saja dengan mencari sumber lain seperti meminjam dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," ujarnya.

Kepada para kepala desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bupati yang akrab disapa Dokter Delis, minta agar berkolaborasi, bersinergi untuk membangun desanya masing-masing.

Ia yakin desa di Morut bisa lebih berkembang asalkan semua komponen di desa bersatu dan saling menunjang sehingga tujuan akhir meningkatnya kesejahteraan warga desa bisa tercapai.

Untuk itu, Bupati Delis menekankan untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Pelatihan seperti yang dilakukan saat ini sangat penting. Tidak ada yang tidak mungkin jika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh.

"Belakangan ini daerah kita menjadi perhatian banyak orang. Sudah banyak pencapaian. Saya yakin, satu saat dalam perjalanan waktu, ketika orang membangun desa, orang akan datang belajar di Morut," tambahnya disambut aplaus hadirin.

Begitupun mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bupati berharap pengurusnya harus bisa melihat peluang yang ada. Tidak boleh sekedar ikut-ikutan.

 Ia mengakui, persoalan manajemen merupakan penyakit Bumdes selama ini, begitu pula dengan penyakit Perusda.

Di banyak tempat, modal sudah dikucurkan sebesar-besarnya, ternyata hanya habis untuk operasional dan kegiatan yang tidak tepat sasaran. 

Bupati menantang pada Kades, BPD dan Bumdes berpikir yang lebih besar, seperti misalnya bersatu membangun hotel.

Misalnya satu desa menyertakan modal Rp 100 juta. Jika dikali 100 desa saha berarti sudah ada modal 10 milyar untuk membangun hotel.

"Kalau ini saya pastikan tidak akan rugi. Kenapa? Karena nantinya semua kegiatan Pemda kita pusatkan di sini. Pasti modal cepat kembali dan keuntungannya dinikmati bersama," urainya.

Dengan usaha seperti ini, ke depan Bumdes bisa naik kelas, tidak sekedar pelaku usaha mikro, tapi pelaku usaha menengah.