Palu (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menerima 346 layanan konsumen selama periode Januari sampai dengan Maret 2025.
"Layanan konsumen itu terdiri dari 24 layanan pengaduan, 306 pemberian informasi kepada konsumen, dan 16 penerimaan informasi dari konsumen," kata Kepala OJK Sulteng Bonny Hardi Putra di Palu, Sulteng, Minggu.
Ia menjelaskan, dari total layanan konsumen tersebut sebanyak 144 layanan terkait perbankan, 124 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 10 layanan terkait asuransi, dua layanan terkait pegadaian dan 36 layanan terkait fintech.
Kemudian, sebanyak 30 layanan terkait dengan lembaga jasa keuangan yang tidak berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK.
Selain itu, OJK Sulteng juga memberikan permohonan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 3.828 permohonan.
"Permasalahan yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait dengan informasi debitur. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga riwayat kredit dan secara berkala memeriksa informasi debitur agar tercatat secara akurat," ujarnya.
Sementara itu, lanjut Bonny, untuk mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK Sulteng juga menggencarkan program edukasi secara masif baik secara tatap muka maupun media sosial guna peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah itu.
Ia menyebut hingga April 2025, OJK Sulteng telah melaksanakan 63 kegiatan edukasi dengan jumlah peserta sebanyak 74.380 orang.
Peserta itu terdiri atas berbagai kalangan mulai dari petani, nelayan, ibu rumah tangga, pelajar hingga pegawai.
Menurut dia, OJK Sulteng terus berupaya melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mendorong stabilitas industri jasa keuangan, melakukan edukasi kepada masyarakat dan perlindungan konsumen.
"OJK Sulteng akan terus berkomitmen dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta pelindungan konsumen di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perkembangan ekonomi nasional.
