Jakarta (ANTARA) - Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengusulkan perlu adanya agenda khusus yang dijalankan oleh tim lintas sektoral dalam menangani
persoalan demonstrasi masyarakat di tanah Papua.
"Tim lintas sektoral itu harus bekerja dengan konsentrasi penuh untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat Papua yang bermula dari ketersinggungan personal,"
kata Syahrul Yasin Limpo melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Syahrul Limpo mengatakan hal itu menanggapi aksi unjuk rasa di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Aksi unjuk rasa di Manokwari, pada 19 Agustus 2019, yang
diwarnai blokade jalan dan pembakaran itu, diduga buntut insiden ketersinggungan antara sebuah ormas dan mahasiswa Papua di Surabaya.
"Saya pikir harus ada agenda khusus dalam menangani unjuk rasa di Papua, dengan melibatkan tim lintas sektor yang full konsentrasi," katanya.
Menurut Syahrul Limpo, poin utama dari agenda khusus ini adalah sosialisasi dan mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat Papua.
Karena itu, kata dia, perhatian Presiden Joko Widodo yang sangat serius ke Papua selama ini perlu makin diaktualisasikan agar rasa keadilan sungguh-sungguh
dirasakan oleh masyarakat Papua.
"Perhatian Presiden Jokowi inilah yang nantinya dibuat menjadi agenda khusus kepada masyarakat Papua. Program Pemerintah yang aktual, konkrit, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Papua," katanya.
Syahrul menjelaskan, dalam agenda khusus ini, negara atau pemerintah harus hadir menyampaikan agenda pembangunan di Papua. "Program pembangunan di
Papua yang dilakukan harus terus disosialisasikan," katanya.
Selain itu, kata dia, tokoh-tokoh dari Papua yang dihormati masyarakat dan tokoh-tokoh nasional lainnya yang dipercaya masyarakat Papua, agar menyampaikan
seruan damai dan cinta tanah air. "Di tingkat yang lebih lokal juga harus dilibatkan, guru, tokoh agama, tokoh adat, dan kepala desa, untuk menyampaikan seruan damai
kepada masyarakat," katanya.
Syahrul menegaskan, agenda khusus ini perlu dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai pihak termasuk, guru, tokoh agama, kepala desa dan para ketua
adat di tanah Papua untuk menyampaikan seruan damai dan memastikan situasi masyarakat kondusif. "Agenda khusus ini bersifat permanen dan jangka panjang,"
katanya.
Syahrul juga mengusulkan adanya agenda jangka pendek, yakni penataan kembali tata kelola asrama-asrama mahasiswa di wilayah, provinsi atau kabupaten dan kota
lainnya. "Penataan ini tidak hanya untuk asrama mahasiswa Papua, tapi juga asrama mahasiswa dari daerah lainnya," katanya.
Asrama-asrama daerah itu perlu ditata kembali, kata dia, karena selalu membangun fanatisme dan egosentris kedaerahan, sehingga harus selalu ada pengawasan dari
pimpinan daerah setempat.
Baca juga: Kapolri-Panglima TNI-Menkopolhukam tinjau Manokwari pascarusuh
Baca juga: Mahasiswa Papua serukan semangat persaudaraan
