Palu (ANTARA) - Panitia khusus (Pansus) percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi DPRD Sulawesi Tengah atau Pansus Padagimo menemui Wali Kota Palu Hidayat membahas sejumlah permasalahan hunian tetap korban bencana di daerah itu.
Ketua Pansus Padagimo Budi Luhur, di Palu, Sabtu (25/7) mengatakan, kehadiran pihaknya sebagai upaya membantu pemerintah daerah yang terdampak bencana 28 September 2018 dalam menangani penyintas bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di daerah masing-masing.
"Kehadiran kami mencarikan solusi untuk membantu memenuhi hak-hak penyintas bencana khususnya para penyintas bencana di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan untuk mendapatkan hunian yang layak " ujar Budi Luhur yang juga Politisi Partai Golkar.
Dia menjelaskan, Pansus Padagimo akan berupaya membantu pemerintah Kota Palu dalam melobi anggaran terkhusus untuk penyediaan lahan huntap di Petobo.
Dengan upaya itu, diharapkan Pemkot Palu dapat memberikan data-data yang dibutuhkan dalam memenuhan hak-hak penyintas gempa dan likuefaksi Petobo.
"Data-data yang disampaikan wali kota akan kami bawa ke masing-masing fraksi di DPR-RI untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke kementerian terkait," ucap Budi Luhur.
Politisi Demokrat DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi mengajak pemerintah setempat bersama-sama mencari solusi agar hak penyintas bencana Kota Palu dapat terpenuhi, agar tidak ada lagi gejolak di tengah masyarakat.
"Kita tidak ingin persoalan ini terus berlarut. Olehnya kita perlu duduk bersama mencari solusi dalam penanganan masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," katanya.
Senada dengan itu, Politisi NasDem Sonny Tandra mengatakan dari informasi diterima pihaknya bahwa di Kelurahan Petobo saat ini sekitar 35 hektare lahan yang belum memiliki Sertipikat hak milik (SHM), tetapi baru memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
"Ada kurang lebih 35 hektar tanah di Petobo masih memiliki SKPT, tetapi sudah diperjualbelikan kepada orang lain" jelas Sonny.
Wali Kota Palu Hidayat menjelaskan, upaya-upaya telah dilakukan Pemkot dalam penanganan bencana sejak 28 September 2018 silam.
Beberapa fase telah dilalui dalam penanganan bencana, pemerintah setempat telah mengalokasikan dana melalui APBD untuk kebutuhan jaminan hidup bagi penyintas, sarana pendidikan, kesehatan, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat dampak gempa.
Bahkan, Pemkot mengalokasikan dana Rp100 miliar lebih untuk pembukaan akses jalan dari kelurahan Talise menuju Huntap Tondo satu dan dua, serta huntap tiga.
"husus masyarakat Petobo, kami menawarkan tiga opsi. Pertama relokasi ke huntap Tondo, opsi kedua pembangunan Huntap Satelite serta huntap mandiri bagi masyarakat yang memiliki lahan sendiri. Khusus Huntap Satelit, Pemkot masih belum mendapatkan lahan," demikian Hidayat.
Baca juga: DPRD Palu minta pembangunan huntap di Talise Valangguni dihentikan
Baca juga: Pemkab Sigi percepat penyelesaian hunian tetap penyintas gempa
Baca juga: Program relokasi mandiri korban bencana mulai masuk tahap sosialisasi
