Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyarankan Presiden Joko Widodo untuk melobi Raja Salman bin Abdulaziz soal penyelenggaraan ibadah haji 2021 yang hingga saat ini belum ada kepastian.
"Kami sarankan kalau perlu Pak Presiden bisa melakukan lobi langsung kepada Raja Saudi untuk memprioritaskan keberangkatan jamaah haji dari Indonesia," ujar dia saat menggelar rapat bersama Kemenag, Kemenkes, dan Kemenhub tentang penyelenggaraan haji 2021 yang dipantau secara virtual di Jakarta, Senin.
Hingga saat ini, Arab Saudi belum memberikan lampu hijau soal skema penyelenggaraan haji untuk tahun ini. Pemerintah masih menunggu apakah otoritas Arab Saudi akan membuka pintu bagi calon jamaah dari negara lain atau sebaliknya.
Yandri mengatakan Indonesia merupakan penyumbang calon jamaah haji tertinggi. Dengan begitu, ia mendorong proses lobi dilakukan antarkepala negara agar Indonesia mendapat prioritas keberangkatan haji.
"Kalaulah perlu lobi antarkepala negara, Pak Presiden perlu turun tangan. Karena kalau sampai Tahun 2021 kita sampai tak memberangkatkan jamaah haji, sementara negara lain bisa memberangkatkan haji, saya kira itu sesuatu hal yang tidak baik buat negara kita," kata dia.
Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Kemenag telah melakukan beragam cara untuk bisa mendapatkan kepastian soal penyelenggaraan haji tahun ini. Salah satu upayanya melakukan koordinasi dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia serta lembaga-lembaga terkait lainnya.
"Seberapa pun tipis kemungkinannya, kami tetap menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji. Kami terus merespons dengan langkah terukur, kita sudah siap apabila pemerintah Arab Saudi membuka untuk kita," kata dia.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah melakukan vaksinasi bagi calon jamaah haji yang sudah berlangsung sejak awal Maret. Dengan segala persiapan yang terus dimatangkan, pemerintah berharap ada keputusan baik dari otoritas Arab Saudi.
"Merujuk skema, maka dapat dipastikan insyaallah jamaah haji Indonesia akan kita selesaikan vaksinasi pada Bulan Mei nanti. Jadi tidak ada keraguan kalau melihat skema," ujar Sekjen Kemenkes Oscar Primadi.
