Kemenaker sarankan Palu buka penjaringan minta kerja sejak dini

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyarankan Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penjaringan minat kerja sejak dini dalam rangka mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
 

"Diskusi kami dengan Direktur Bina Lembaga Vokasi Kemenaker, Agung Nur Rohmad baru-baru ini menyarankan seperti itu, supaya tergambar seberapa besar minat warga Palu ingin bekerja ke luar negeri," kata Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Setyo Susanto yang dihubungi, di Palu, Selasa.
 

Menurut dia, saran itu sangat baik diterapkan, sekaligus menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyiapkan peluang kerja, serta instrumen lainnya untuk membuka kesempatan kerja.
 

Saran Kemenaker, sasaran penjaringan dilakukanpada anak usia remaja yang duduk di bangku kelas tiga Sekolah Menengah Pertama (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat.
 

"Ini juga bagian dari upaya Pemerintah Pusat dalam mengembangkan program ketenagakerjaan untuk membuka peluang kerja ke luar negeri," ujar Setyo.

Menurut dia, Pemkot Palu siap melakukan upaya tersebut dalam rangka memberikan jaminan hak-hak warga untuk mendapat akses kerja, sekaligus upaya pemerintah setempat mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
 

Salah satu langkah dilaksanakan Pemkot Palu saat ini, yakni persiapan tenaga kerja lokal untuk bekerja ke luar negeri penempatan Jepang melalui Program Specified Skilled Workers (SSW) bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kemenaker.
 

Lalu, tahapan itu telah memasuki pelatihan bahasa asing yang berlangsung selam dua bulan ke depan, yang mana peserta calon tenaga kerja ini rata-rata usia produktif 19-27 tahun.
 

"Saran Kemenaker sejalan dengan program pembangunan Kota Palu, yang salah satunya menyangkut ketenagakerjaan," kata dia menambahkan.
 

Pada upaya membuka peluang kerja, pemerintah menerapkan sejumlah skema diantaranya intervensi langsung pemerintah sejak awal, kemudian intervensi melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) serta skema gabungan antara pemerintah dan LPK yang ditunjuk seusai standarisasi layanan ketenagakerjaan.
 

"Hal ini dimaksudkan agar ada satu kepastian informasi yang dapat di akses pencari kerja. Program SSW yang di ikuti Kota Palu berada pada skema gabungan pemerintah dan LPK, dan Kemenaker terus melakukan pemantauan terhadap program ini hingga nanti tahap pemberangkatan tenaga kerja," demikian Setyo.