Poso (antarasulteng.com) - Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan tes urine kepada pejabat maupun pegawai negeri di daerah setempat sehingga hingga kini belum ada pegawai yang melalui tes urine.
Kepala BNN Kabupaten Poso, Max Tungka mengakui hal itu karena minimnya anggaran. Selain itu menurutnya, tidak ada program untuk melakukan tes urine di pemerintahan daerah Poso. Namun dia mengatakan pihak BNN akan melakukan tes urine jika Pemda menyiapkan dana tes urine sesuai dengan undangan pemda setempat.
Menurut Max pemerintah daerah telah menganggarkan dan didukung dengan peraturan daerah yang sudah di bahas DPRD setempat untuk tahun anggaran 2016. Sementara sesuai program BNN 2016, yang telah dilakukan tes urine sudah 12 kecamaatan tersebar di wilayah Pamona dan wilayah Lore.
Menurut Max Tungka, anggaran yang diberikan ke BNN Poso untuk 2018 hanya berkisar Rp70 juta. Dana tersebut mulai digunakan untuk melakukan tes urine yang tengah berjalan saat ini di 12 kecamatan. Padahal menurutnya, dana tes urien itu sangat murah Rp100 ribu per orang, sehingga pihak pemda dapat menyiapkan dana tersebut.
“Nah kalau secara bertahap, misalnya 100 orang PNS, danannya hanya sekitar Rp10 juta, artinya hanya senilai dengan biaya perjalan dinas pejabat,” katanya.
Sekretaris Pemda Poso, Drs Sinsigus Songgo, membantah adanya dana yang disiapkan Pemda Poso seperti dikemukakan Kepala BNNK Poso. Menurutnya jika perda itu hanya mengenai peraturan umum seperti halnya di daerah lain, namun tidak membicarakan dana.
“Kita belum ada dana tes urine itu. Kalau Perda, itu hanya membahas peraturan saja, bukan membahas mata anggaran. Dalam tes urien itu akan banyak dana yang digunakan jika semua PNS di Poso, makanya kami belum membahas dana tes urine itu, kecuali kemungkinan dalam perubahan anggaran akan dibahas.” katanya.(fery/R007)
