BP2P Sulawesi II bangun sebanyak 266 unit huntap di Kabupaten Sigi

id Bp2p Sulawesi II,Pemkab Sigi,Bupati Sigi,Huntap Sigi,Bp2p,Zulfahmi,Mohamad Irwan

BP2P Sulawesi II bangun sebanyak 266 unit huntap di Kabupaten Sigi

BP2P Sulawesi II mulai membangun 712 hunian tetap untuk keluarga penerima manfaat di Donggala dan Kota Palu. ANTARA/HO-Dok BP2P Sulawesi II

Palu (ANTARA) - Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II membangun 266 unit hunian tetap (Huntap) tahap 2B di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, bagi korban gempa dan likuefaksi yang melanda kabupaten tersebut tahun 2018 lalu.

"Untuk tahap 2B di Kabupaten Sigi dibangun huntap sebanyak 266 unit," ucap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hunitan Tetap (Huntap) BP2P Sulawesi II, Zulfahmi, di Palu, Ahad.

Zulfahmi menerangkan 266 unit huntap tahap 2B di Kabupaten Sigi tersebar di Desa Sibalaya Selatan 120 unit dan Dusun II Desa Bangga 146 unit.

Pembangunan 266 huntap tersebut dikerjakan oleh kontraktor PT Adhi Karya, yang saat ini masih dalam tahap proses pembangunan.

Zulfahmi mengemukakan pembangunan hunian tetap untuk warga di dua desa tersebut, merupakan rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, tsunami dan likuefaksi yang menimpa Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada tahun 2018.

Kegiatan itu merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi di Sulteng.

Inpres tersebut merupakan perpanjangan dari Inpres nomor 8 tahun 2018 yang masa berlakunya berakhir pada Desember 2020 lalu.

Terkait hal itu Bupati Sigi Mohamad Irwan mengapresiasi BP2P Sulawesi II yang membangun 266 huntap untuk warga di Desa Bangga dan Desa Sibalaya Selatan.

"Pembangunan hunian tetap (Huntap) permanen sangat membantu percepatan pemulihan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal karena terdampak gempa dan likuefaksi 2018 lalu," kata Irwan.

Kata dia, masih banyak warga terdampak gempa dan likuefaksi 2018 yang membutuhkan hunian tetap.

"Utamanya yaitu mereka yang tinggal di hunian sementara," ucapnya.

Dengan adanya pembangunan tersebut, kata dia, sangat membantu pemerintah daerah dalam hal pemenuhan hak dasar masyarakat atas hunian, selain sebagai percepatan pemulihan dampak bencana 2018.